Dilansir dari kompas.com, maraknya penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 dimanfaatkan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan link palsu berisi klaim pencairan bantuan.
Banyak warga dilaporkan kehilangan data pribadi setelah mengakses situs yang mirip layanan resmi pemerintah.
Fenomena ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya trafik pengecekan status PKH, terutama setelah pemerintah mengumumkan jadwal pencairan tahap awal. Tingginya rasa ingin tahu membuat banyak warga mudah tertipu saat menerima link melalui WhatsApp, SMS, hingga media sosial.
Modus Penipuan PKH 2025 yang Paling Banyak Memakan Korban
Dikutip dari detik.com, penipu menggunakan berbagai pola untuk memancing calon korban. Link palsu menjadi cara yang paling sering digunakan karena tampilannya dibuat menyerupai portal resmi pemerintah.
Halaman tersebut biasanya menampilkan logo instansi pemerintah, warna yang mirip portal Kemensos, serta tombol “Cek Penerima PKH”. Setelah korban memasukkan data seperti NIK, nomor KK, atau nomor rekening, seluruh informasi langsung disedot dan disalahgunakan.
Pesan yang paling sering beredar berisi kalimat seperti:
- “Penerima baru PKH 2025 harap verifikasi hari ini.”
- “Dana PKH belum diambil, klik link berikut.”
- “Konfirmasi penerima bantuan sebelum diblokir.”
Pesan itu hampir selalu disertai batas waktu agar korban merasa panik dan langsung mengklik tanpa memastikan keaslian informasi.
Ciri-Ciri Link PKH 2025 Palsu yang Wajib Dikenali
Menurut laporan cnnindonesia.com, situs palsu PKH memiliki sejumlah ciri yang mirip satu sama lain. Hal ini penting dikenali agar warga tidak masuk ke perangkap penipuan.
Beberapa ciri utama antara lain:
- Nama domain aneh, tidak menggunakan “go.id”.
- Huruf pada alamat situs dimodifikasi menyerupai portal resmi.
- Muncul banyak pop-up iklan atau halaman redirect.
- Meminta data sensitif seperti PIN ATM, kode OTP, atau foto KTP/KK.
- Tidak ada informasi resmi lembaga pemerintah.
- Tampilan halaman tidak profesional dan banyak kesalahan tata bahasa.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh layanan terkait PKH hanya disediakan melalui portal resmi yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tidak ada proses verifikasi melalui pesan pribadi.
Cara Resmi Mengecek Status Penerima PKH 2025
Berdasarkan penjelasan kemensos.go.id, pengecekan PKH hanya dapat dilakukan melalui portal resmi yang terhubung dengan DTSEN. Layanan ini sudah melalui sistem verifikasi otomatis menggunakan data kependudukan.
Untuk pengecekan, diperlukan:
- NIK
- Nama lengkap sesuai KTP
- Wilayah domisili (provinsi, kabupaten, kecamatan)
Layanan resmi tidak meminta nomor rekening, PIN, OTP, atau foto dokumen. Sistem hanya menampilkan status bantuan, jenis bantuan, serta jadwal pencairan.
Jika nomor NIK tidak ditemukan, warga diarahkan untuk melakukan pembaruan data di dukcapil daerah masing-masing.
Langkah Aman Agar Tidak Jadi Korban Penipuan PKH
Melansir Medcom.id, pemerintah memberikan beberapa langkah pencegahan agar warga tidak menjadi korban link palsu.
Langkah aman yang bisa diterapkan:
- Abaikan pesan dari nomor tidak dikenal yang menawarkan pencairan PKH.
- Periksa alamat situs dan pastikan menggunakan domain go.id.
- Jangan mengisi data pribadi pada link mencurigakan.
- Jangan membagikan foto KTP, KK, atau nomor rekening kepada pihak tidak resmi.
- Verifikasi informasi melalui pendamping sosial atau kelurahan.
Jika ada yang mengaku petugas sosial, warga berhak meminta identitas resmi. Pemerintah juga meminta agar link mencurigakan langsung dilaporkan agar bisa diblokir lebih cepat.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Sudah Terlanjur Mengisi Link Palsu?
Berdasarkan rekomendasi ahli keamanan digital dari UI, ada beberapa langkah darurat yang perlu dilakukan jika data terlanjur diinput ke situs palsu.
Langkah pertama adalah mengganti PIN ATM, password mobile banking, dan kode akses bank lain. Setelah itu, segera hubungi pihak bank untuk memblokir sementara layanan transaksi.
Langkah berikutnya adalah melaporkan ke pendamping sosial dan melakukan pengecekan data kependudukan melalui Dukcapil jika terjadi indikasi penyalahgunaan identitas.
Semakin cepat laporan dibuat, semakin besar peluang mencegah kerugian lanjutan.
FAQ
1. Apakah PKH meminta verifikasi melalui WhatsApp atau link pribadi?
Tidak pernah. Semua layanan hanya melalui portal resmi.
2. Bagaimana cara memastikan link PKH asli atau palsu?
Pastikan domain go.id dan tidak meminta data sensitif seperti PIN atau OTP.
3. Jika sudah mengisi link palsu, apa risiko terbesarnya?
Data pribadi dapat disalahgunakan untuk pinjaman ilegal atau pembukaan rekening.
4. Bagaimana cara cek penerima PKH 2025 yang benar?
Gunakan portal resmi yang terhubung DTSEN dengan memasukkan NIK dan data domisili.
5. Apakah petugas sosial boleh meminta foto KTP/KK melalui chat?
Tidak. Pemerintah melarang permintaan dokumen pribadi melalui pesan tidak resmi.
Kesimpulan
Penipuan PKH 2025 semakin masif dan memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk mengecek status penerima bantuan. Link dan situs palsu dibuat mirip layanan resmi sehingga banyak warga sudah menjadi korban.
Pemerintah kembali menegaskan bahwa layanan PKH hanya tersedia melalui portal resmi dan tidak pernah meminta data keuangan atau dokumen pribadi. Warga perlu meningkatkan kewaspadaan dan memverifikasi setiap informasi sebelum mengisi data.
Kesadaran digital menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memastikan penyaluran bantuan berjalan aman.