Dilansir dari Kompas.com, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan perubahan besar dalam skema bantuan sosial. Ia ingin sebagian dana bansos dialihkan menjadi program pelatihan cepat kerja untuk keluarga miskin.
Menurut laporan CNNIndonesia.com, usulan ini menjadi bagian dari upaya reformasi APBN agar dana sosial lebih produktif dan memiliki dampak jangka panjang.
Usulan Transformasi Skema Bansos ala Cak Imin
Gagasan ini disampaikan Cak Imin saat ditemui di Jakarta pada 20 November 2025. Ia menilai bansos tunai penting menjaga daya beli namun belum menyelesaikan akar kemiskinan.
“Saya sedang mendorong APBN kita untuk membiayai pelatihan cepat untuk keluarga miskin ekstrem dan siap bekerja,” ujar Cak Imin.
Menurutnya, pelatihan terpadu dapat membuat penerima manfaat lebih mandiri setelah masa pelatihan selesai.
Fokus pada solusi jangka panjang
Cak Imin menekankan bahwa skema bantuan harus berkembang dari pola konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Pelatihan vokasi dianggap lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
Skema Integrasi Bansos dan Pelatihan Kerja
Program yang diusulkan mencakup beberapa langkah terintegrasi agar efektif diterapkan.
Identifikasi keluarga penerima
Pemerintah akan memetakan keluarga miskin ekstrem yang memiliki anggota usia produktif namun belum bekerja tetap.
Pelatihan cepat kerja (Pencaker)
Peserta diwajibkan mengikuti pelatihan intensif 3–6 bulan dengan fokus pada keahlian yang sedang dibutuhkan seperti digital marketing, teknisi industri, atau keterampilan UMKM.
Bansos sebagai insentif pelatihan
Selama proses pelatihan, bansos tetap disalurkan namun digunakan sebagai biaya hidup sementara dan insentif kehadiran.
“Dengan mereka langsung bekerja setelah pelatihan, negara bisa mengurangi beban bansos,” kata Cak Imin.
Jaminan penyerapan industri
Pemerintah akan menggandeng perusahaan untuk memastikan peserta terserap setelah pelatihan selesai.
Anggaran Bansos Dinilai Bisa Lebih Produktif
Menurut Detik.com, APBN mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk bansos setiap tahunnya. Skema baru ini dinilai dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar.
Selain keluarga miskin ekstrem, pekerja informal juga diproyeksikan ikut mendapatkan jaminan sosial seperti ketenagakerjaan dan kesehatan.
“Negara memilih mengambil jalan pemberdayaan itu bagi masyarakatnya,” tegas Cak Imin.
Reformasi ini mendapat respons positif dari sejumlah ekonom yang menilai perubahan prioritas anggaran dapat membuka kesempatan kerja lebih luas.
Rencana Pengajuan ke Pemerintah Pusat
Kemenko PM berencana mengajukan draf resmi skema ini kepada Presiden untuk dibahas dalam penyusunan APBN tahun selanjutnya. Usulan ini bertujuan memperluas akses pelatihan dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin.
Penerapan skema ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan industri agar penyerapan tenaga kerja lebih terukur.
Kesimpulan
Usulan Cak Imin untuk mengalihkan sebagian skema bansos menuju pelatihan cepat kerja menawarkan pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan.
Dengan integrasi antara bantuan sosial, pelatihan vokasi, dan jaminan penyerapan kerja, skema ini dinilai lebih produktif dan berorientasi jangka panjang. Transformasi ini berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.