Beranda » Bansos Kemensos » 199 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Kemensos dan PPATK Ambil Tindakan Tegas

199 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Kemensos dan PPATK Ambil Tindakan Tegas

Jakarta – Angka 199.000 bukan sekadar statistik biasa. Jumlah tersebut merupakan data penerima bantuan sosial (bansos) yang teridentifikasi terlibat aktivitas judi daring di Indonesia.

Temuan ini hasil koordinasi langsung antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Total deposit yang mengalir dari kelompok ini mencapai hampir Rp300 miliar—dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Nah, fakta ini tentu mengkhawatirkan. Bansos yang dirancang untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat rentan justru “bocor” ke situs-situs judi ilegal.

Temuan PPATK: Rp300 Miliar Dana Bansos Mengalir ke Judi Daring

Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Shalehuddin Akbar, mengonfirmasi langsung temuan tersebut.

“Kami menemukan pemain judi online yang statusnya penerima bansos. Data ini sudah kami serahkan ke Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain, dengan total deposit hampir Rp300 miliar,” tegasnya.

Shalehuddin menekankan bahwa dana bantuan sosial seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, bukan dipertaruhkan dalam praktik ilegal. Penyalahgunaan ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).

Jadi, alih-alih membantu keluar dari kemiskinan, sebagian penerima justru makin terjerat masalah finansial akibat judi online.

Respons Tegas Mensos Gus Ipul

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul langsung merespons temuan ini. Ia mengakui bahwa penyalahgunaan dana bansos untuk judi daring memang terjadi dan melibatkan penerima dari berbagai latar belakang.

Baca Juga:  Alasan Kenapa Nama Hilang dari Penerima Bansos, Ini Penyebab dan Cara Atasinya

“Data yang kami terima menunjukkan adanya penerima bansos dari beragam latar belakang yang terlibat judi daring,” ujar Gus Ipul.

Kemensos kini memperketat pengawasan distribusi bantuan. Koordinasi dengan PPATK akan terus berlanjut untuk memantau aliran dana dan mengidentifikasi penerima yang menyalahgunakan bantuan.

Provinsi Jawa Barat dengan Transaksi Judi Online Tertinggi

Secara nasional, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan aktivitas judi daring paling tinggi. PPATK mencatat total transaksi deposit di wilayah ini mencapai Rp5 triliun.

Angka fantastis tersebut menjadikan Jabar sebagai “episentrum” perjudian online di Indonesia. Sebagian pelaku yang terdeteksi merupakan penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Berikut perbandingan data temuan PPATK terkait judi online dan penerima bansos:

Kategori Data Keterangan
Jumlah Penerima Bansos Terlibat 199.000+ orang
Total Deposit dari Penerima Bansos Hampir Rp300 miliar
Provinsi Transaksi Tertinggi Jawa Barat
Total Transaksi Judi Online di Jabar Rp5 triliun
Sumber Data PPATK & Kemensos

Data di atas berdasarkan hasil koordinasi PPATK dan Kemensos, serta dapat berubah seiring pembaruan hasil investigasi.

Langkah Strategis: Tim Zero Judi Online dan Target 2026

Menanggapi situasi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengumumkan pembentukan tim khusus.

“Kami bersama Pemprov Jabar dan kementerian/lembaga terkait akan membentuk Tim Zero Judi Online. Kami targetkan pada 2026, Jawa Barat menjadi wilayah bebas judi online,” ujarnya.

Jawa Barat dipilih sebagai provinsi percontohan (pilot project) dalam upaya pemberantasan judi daring secara nasional. Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah:

  • Pembentukan Tim Zero Judi Online yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga
  • Penguatan koordinasi antara PPATK, Kemensos, dan Kemenko Polkam
  • Edukasi masyarakat tentang bahaya judi daring
  • Pemblokiran situs judi ilegal secara masif oleh Kominfo
  • Evaluasi dan verifikasi ulang data penerima bansos di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Baca Juga:  Apa Itu Kemensos? Simak Fungsi, Struktur, dan Proses Penyaluran Bansos

Singkatnya, pemerintah ingin memastikan bantuan sosial benar-benar sampai dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kontak Layanan Pengaduan dan Informasi Terkait

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan penyalahgunaan bansos atau membutuhkan informasi lebih lanjut, berikut kanal resmi yang bisa dihubungi:

Instansi Kanal Layanan
Kemensos RI Call Center: 147 ext. 2 / kemsos.go.id
LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) lapor.go.id / SMS 1708
Cek Bansos Online cekbansos.kemensos.go.id
Aduan Kominfo (Blokir Situs Judi) aduankonten.id

Pelaporan bisa dilakukan secara anonim melalui kanal LAPOR! untuk menjaga kerahasiaan pelapor.

Temuan 199 ribu penerima bansos yang terlibat judi online menjadi alarm keras bagi semua pihak. Dana bantuan yang seharusnya membantu keluarga keluar dari kesulitan ekonomi, justru habis di meja judi virtual.

Pemerintah melalui Kemensos, PPATK, dan Kemenko Polkam terus berkoordinasi untuk menutup celah penyalahgunaan ini. Harapannya, bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata.

Terima kasih sudah membaca. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat agar bantuan sosial digunakan sesuai peruntukannya. Tetap bijak dalam mengelola keuangan keluarga.


Disclaimer: Data dalam artikel ini bersumber dari pernyataan resmi pejabat PPATK dan Kemensos. Angka dan kebijakan dapat berubah sesuai perkembangan investigasi dan regulasi terbaru.

Andrea Hirata
Jurnalis

Andrea Hirata Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata adalah novelis dan jurnalis yang berasal dari Pulau Belitung, provinsi Bangka Belitung. Novel pertamanya adalah Laskar Pelangi yang menghasilkan tiga sekuel.