Terdaftar DTSEN Tapi Tidak Terima Bansos? Ini Penyebab dan Solusinya Menurut Kemensos

Ribuan warga di berbagai daerah Indonesia mengeluhkan hal serupa sepanjang 2025: data sudah tercatat di DTKS atau DTSEN, tapi bantuan sosial tidak kunjung diterima.

Keluhan ini membanjiri media sosial, kantor Dinas Sosial, hingga posko pengaduan di tingkat kelurahan. Nah, apakah kondisi ini berarti ada kesalahan sistem atau justru ada hal yang belum dipahami masyarakat?

Berdasarkan penjelasan resmi Kementerian Sosial, status “terdaftar” di basis data kesejahteraan sosial memang tidak serta-merta menjamin seseorang otomatis menerima bantuan. Ada proses seleksi, verifikasi, dan penetapan yang harus dilalui sebelum seseorang resmi menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Artikel ini akan mengupas tuntas penyebab fenomena tersebut beserta solusi konkret yang bisa langsung dipraktikkan.

Apakah Terdaftar DTKS/DTSEN Otomatis Dapat Bansos?

Banyak masyarakat mengira begitu namanya masuk DTKS atau DTSEN, bantuan akan langsung cair ke rekening.

Klaim ini tidak akurat. Berdasarkan regulasi Kemensos, DTKS dan DTSEN hanyalah basis data yang memuat informasi sosial ekonomi masyarakat—bukan daftar penerima bantuan.

Jadi, terdaftar di basis data merupakan syarat awal, bukan jaminan final. Penetapan sebagai penerima bansos memerlukan proses tambahan yang melibatkan verifikasi lapangan, pencocokan kriteria program, dan ketersediaan kuota anggaran.

“Masyarakat yang terdaftar di DTKS/DTSEN akan menjadi calon penerima. Penetapan akhir tetap melalui seleksi berdasarkan kriteria masing-masing program,” demikian penjelasan yang dirilis Kemensos.go.id.

Perbedaan Status “Terdaftar DTKS” dan “Ditetapkan sebagai KPM”

Memahami perbedaan keduanya sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Singkatnya, terdaftar DTKS ibarat sudah mengisi formulir pendaftaran. Sementara ditetapkan sebagai KPM berarti sudah lolos seleksi dan namanya masuk daftar penerima resmi.

7 Penyebab Terdaftar DTKS/DTSEN Tapi Tidak Terima Bansos

Berdasarkan data dari Kemensos dan laporan Dinas Sosial di berbagai daerah, berikut penyebab utama yang sering terjadi:

1. Desil Tidak Memenuhi Kriteria Program

Setiap program bansos memiliki batasan desil yang berbeda. PKH dan BLT Kesra hanya untuk desil 1-4, sementara BPNT mencakup desil 1-5.

Jika desil tercatat di atas batas tersebut, maka tidak akan ditetapkan sebagai penerima meskipun sudah terdaftar di DTKS.

2. Kuota Penerima Terbatas

Anggaran bansos memiliki batas kuota per wilayah. Ketika jumlah warga yang memenuhi kriteria melebihi kuota, sebagian nama tidak akan masuk daftar penerima periode tersebut.

Prioritas diberikan kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

3. Data Belum Terverifikasi Lengkap

Proses verifikasi dan validasi (verivali) data membutuhkan waktu. Data yang baru masuk DTKS perlu melalui pengecekan oleh Dinsos kabupaten/kota sebelum bisa diproses lebih lanjut.

4. NIK Tidak Sinkron dengan Dukcapil

Nomor Induk Kependudukan harus valid dan terdaftar di sistem Dukcapil. Jika NIK bermasalah seperti ganda, belum online, atau tidak cocok dengan data kependudukan, penetapan sebagai KPM akan tertunda.

5. Tidak Memenuhi Komponen Khusus Program

PKH mensyaratkan adanya komponen khusus: ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. Keluarga yang terdaftar DTKS tapi tidak memiliki komponen ini tidak bisa menerima PKH.

6. Sudah Mengalami Graduasi

Graduasi terjadi ketika status ekonomi penerima dianggap sudah meningkat. Nama tetap ada di DTKS, tapi status kepesertaan bansos sudah dicabut karena dinilai tidak lagi membutuhkan.

7. Jadwal Penetapan Belum Tiba

Penetapan KPM dilakukan secara bertahap mengikuti periode pencairan. Data yang baru masuk mungkin belum terproses untuk periode berjalan dan akan dipertimbangkan di periode berikutnya.

Cara Verifikasi Status Kepesertaan Bansos

Sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pastikan dulu status kepesertaan yang sebenarnya melalui kanal resmi berikut:

Melalui Website Cekbansos

1. Buka cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Isi kode captcha, lalu klik “Cari Data”
5. Lihat status: apakah hanya “Terdaftar DTKS” atau sudah “Penerima [Nama Program]”

Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
2. Buat akun dengan NIK dan nomor HP aktif
3. Login dan akses menu “Profil”
4. Cek kolom “Status Kepesertaan” dan “Peringkat Kesejahteraan (Desil)”
5. Lihat juga riwayat penerimaan bantuan di menu “Status Bansos”

Jika hasil pengecekan menunjukkan hanya terdaftar tanpa status penerima aktif, maka perlu dilakukan langkah-langkah solusi berikut.

Solusi untuk Setiap Penyebab

Solusi 1: Desil Tidak Memenuhi Kriteria

Jika desil tercatat lebih tinggi dari kondisi aktual, ajukan pemutakhiran data melalui:

• Fitur “Usul” di Aplikasi Cek Bansos
• Koordinasi dengan operator SIKS-NG di kantor desa/kelurahan
• Bawa bukti pendukung: foto kondisi rumah, bukti pendapatan, SKTM

Solusi 2: Kuota Penuh

Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu periode berikutnya. Pastikan data tetap aktif dan terverifikasi agar masuk pertimbangan saat kuota bertambah.

Solusi 3: Data Belum Terverifikasi

Percepat proses dengan mengunjungi kantor Dinas Sosial kabupaten/kota. Bawa dokumen lengkap (KTP, KK, SKTM) dan minta konfirmasi status verifikasi data.

Solusi 4: NIK Tidak Sinkron

Kunjungi Disdukcapil setempat untuk memperbaiki data kependudukan. Setelah NIK valid, minta Dinsos melakukan sinkronisasi ulang dengan sistem DTKS. Panduan lengkap bisa dibaca di artikel cara mengatasi NIK ganda.

Solusi 5: Tidak Ada Komponen PKH

PKH memang khusus untuk keluarga dengan komponen tertentu. Alternatifnya, ajukan untuk program BPNT atau BLT Kesra yang tidak mensyaratkan komponen khusus.

Solusi 6: Sudah Graduasi

Jika kondisi ekonomi kembali memburuk, bisa mengajukan daftar ulang melalui musyawarah desa (Musdes). Siapkan bukti pendukung yang menunjukkan penurunan kondisi ekonomi.

Solusi 7: Jadwal Belum Tiba

Pantau terus informasi pencairan melalui website Kemensos, Dinsos daerah, atau pendamping PKH di wilayah masing-masing.

Kontak Layanan dan Pengaduan Resmi

Jika sudah melakukan verifikasi dan langkah solusi tapi masih menemui kendala, gunakan saluran pengaduan resmi Kemensos berikut:

Saat mengajukan pengaduan, siapkan dokumen pendukung berupa: foto KTP, KK, kondisi rumah, dan bukti pendapatan untuk mempercepat proses verifikasi.

Penutup

Terdaftar di DTKS atau DTSEN memang merupakan langkah awal yang penting, tapi bukan jaminan otomatis menerima bantuan sosial. Proses seleksi, verifikasi, dan penetapan KPM melibatkan banyak tahapan yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Bagi yang sudah terdaftar tapi belum menerima bantuan, langkah pertama adalah mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi. Jika ditemukan kendala, segera ajukan perbaikan atau pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan data dari Kemensos.go.id, Kepmensos No. 79/HUK/2025, dan regulasi terkait yang berlaku. Kebijakan penetapan penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pemerintah, sehingga disarankan untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

Semoga bantuan yang menjadi hak bisa segera diterima. Terima kasih sudah membaca, semoga bermanfaat dan segala urusan dimudahkan.

Sylke Febrina Laucereno

Jurnalis

Sylke Febrina Laucereno adalah jurnalis profesional yang saat ini berkarier sebagai Editor, Reporter, dan Penulis. Dengan dedikasi tinggi terhadap jurnalisme berkualitas, Sylke membawa perspektif fresh dan analitis dalam setiap konten yang diproduksinya.