Beranda » Bansos Kemensos » Kemensos Soroti Kenaikan Efektivitas Program Bansos PKH dan BPNT pada Maret 2026 Ini

Kemensos Soroti Kenaikan Efektivitas Program Bansos PKH dan BPNT pada Maret 2026 Ini

Penyaluran bantuan sosial atau bansos di awal Maret 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencatat bahwa penyaluran bansos reguler sudah mencapai 90 persen. Angka ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ada satu program lain yang mulai menunjukkan tren positif. Program tersebut adalah Sekolah Rakyat, yang kembali dibangun untuk menjangkau lebih banyak anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu.

Program Sekolah Rakyat Tunjukkan Perkembangan Signifikan

Sekolah Rakyat adalah salah satu inisiatif Kemensos untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Program ini kembali dibuka di tahun 2026 dengan target menjangkau sekitar 30 ribu siswa di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada angkatan sebelumnya, program ini telah menampung sekitar 16 ribu siswa. Dengan penambahan kapasitas di tahun ini, total jumlah siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai sekitar 46 ribu.

1. Target Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat Tahun 2026

Tahun 2026 menjadi tahun penting bagi Sekolah Rakyat karena target penjangkauan siswa meningkat secara signifikan. Program ini dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (DTSEN) yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan.

  • Target penjangkauan siswa baru: 30.000 siswa
  • Total akumulasi siswa: ±46.000 siswa
  • Sasaran: Anak usia SD hingga SMA dari keluarga tidak mampu
Baca Juga:  Bansos yang Masih Cair Menjelang Lebaran 2026, Termasuk PKH Tahap 1, BPNT, BLT Desa Rp900 Ribu, hingga Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Warga Kurang Mampu

2. Penetapan Siswa Harus Lewat Asesmen Ketat

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kemensos mewajibkan setiap calon peserta melewati proses asesmen terlebih dahulu. Asesmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan yang bisa mengakses program ini.

  • Asesmen dilakukan untuk menilai kondisi ekonomi keluarga
  • Hanya keluarga desil 1 dan 2 yang memenuhi syarat
  • Tidak boleh ada praktik kongkalikong atau titipan nama

3. Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Terus Ditingkatkan

Kemensos terus melakukan pengembangan infrastruktur untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Sampai awal Maret 2026, jumlah gedung permanen Sekolah Rakyat telah mencapai 104 titik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Setiap gedung dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar dari jenjang SD hingga SMA.

Kriteria dan Syarat Penerima Manfaat Sekolah Rakyat

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan, ada beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta.

Kriteria Penerima

  • Termasuk dalam keluarga desil 1 atau 2 (DTSEN)
  • Usia anak antara 6 hingga 18 tahun
  • Belum mendapatkan bantuan pendidikan lain dari pemerintah
  • Tidak berstatus sebagai siswa di sekolah swasta berbayar

Syarat Administrasi

  • Kartu Keluarga (KK)
  • Kartu Identitas Anak (KIA) atau akte kelahiran
  • Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa
  • Hasil asesmen dari tim terpadu Kemensos

Perbandingan Capaian Sekolah Rakyat Tahun 2025 dan 2026

Berikut adalah perbandingan jumlah siswa dan infrastruktur Sekolah Rakyat antara tahun 2025 dan 2026:

Baca Juga:  Bansos Tambahan Beras dan Minyak Goreng Cair 2026 akan Diberikan Sebelum Lebaran, Simak Prediksi Waktu Penyalurannya di Sini
Parameter Tahun 2025 Tahun 2026
Jumlah siswa 16.000 siswa 30.000 siswa
Total akumulasi siswa 16.000 siswa ±46.000 siswa
Jumlah gedung permanen 82 gedung 104 gedung
Kapasitas per gedung 1.000 siswa 1.000 siswa

Pentingnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Program

Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menyampaikan bahwa tidak boleh ada praktik yang melanggar aturan seperti titipan, kongkalikong, atau pungutan liar.

“Tidak boleh ada titipan, kongkalikong, dan tidak boleh ada bayar-membayar. Karena yang bisa sekolah di sini adalah keluarga yang berada di desil 1 atau 2 (DTSEN) setelah melalui proses asesmen,” ujar Saifullah Yusuf.

Penutup

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dengan peningkatan jumlah siswa dan infrastruktur yang terus dikembangkan, program ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan pengawasan yang ketat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh yang berhak.

Disclaimer: Data dalam artikel ini bersifat estimasi berdasarkan informasi resmi hingga Maret 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan pelaksanaan program.

Agung Budianto

Agung Budianto adalah seorang jurnalis senior yang Lahir di Jakarta pada tahun 1992, Ardhi telah mengabdikan hampir dua dekade hidupnya dalam dunia jurnalistik digital Indonesia.