Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) susulan tahap pertama tahun 2026 mulai berjalan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 26 Maret 2026, dan ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum sempat menerima bantuan di tahap awal atau baru terdaftar sebagai penerima.
Proses penyaluran dilakukan langsung melalui Kantor Pos setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan data yang telah diverifikasi. Langkah ini juga bertujuan menghindari penyaluran yang tidak tepat atau terjadi kendala teknis.
Jadwal dan Lokasi Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Susulan Tahap 1 2026
Penyaluran bansos susulan ini dijadwalkan pada Kamis, 26 Maret 2026. Lokasi penyaluran berada di Kantor Pos Cabang Tanjung Balai, Sumatera Utara. Proses distribusi dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI serta pendamping PKH setempat.
Pengambilan bantuan dilakukan secara langsung oleh KPM atau wakil yang membawa dokumen pendukung. Seluruh proses penyaluran tidak dikenakan biaya tambahan, sehingga tidak ada pungutan apa pun saat pengambilan bantuan.
1. Pembagian Kelurahan dan Sesi Waktu Pengambilan
Untuk menghindari penumpukan antrean dan memperlancar proses penyaluran, jadwal pengambilan dibagi ke dalam dua sesi berdasarkan wilayah kelurahan. Pembagian ini bertujuan agar penyaluran berjalan tertib dan efisien.
Berikut pembagian sesi dan wilayah kelurahan yang dilibatkan:
Sesi 1: Pukul 10.00 – 12.00 WIB
- Kelurahan Bunga Tanjung
- Kelurahan Pulau Simardan
- Kelurahan Selat Lancang
- Kelurahan Selat Tanjung Medan
- Kelurahan Semula Jadi
Sesi 2: Pukul 13.00 – 15.00 WIB
- Kelurahan Tanjung Balai Kota
- Kelurahan Asahan
- Kelurahan Suka Maju
- Kelurahan Harapan Baru
- Kelurahan Sejahtera
Pembagian sesi ini berlaku untuk KPM yang telah menerima undangan pengambilan bantuan. KPM yang tidak sempat datang sesuai jadwal bisa menghubungi pendamping PKH setempat untuk penjadwalan ulang.
Syarat dan Ketentuan Pengambilan Bansos
Sebelum mengambil bantuan, KPM diharapkan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku agar proses penyaluran berjalan lancar. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan:
1. Kartu Keluarga (KK) Asli
KPM wajib membawa KK asli sebagai bukti identitas keluarga penerima bantuan. KK menjadi dokumen utama yang diverifikasi saat pengambilan.
2. Kartu Identitas Pribadi (KTP)
Selain KK, KPM juga wajib membawa KTP elektronik yang masih berlaku. KTP digunakan untuk verifikasi data pribadi penerima.
3. Surat Undangan Penyaluran Bansos
KPM yang telah terdaftar sebagai penerima wajib membawa surat undangan yang dikirimkan oleh pendamping PKH atau melalui sistem pos. Surat ini memuat informasi jadwal dan lokasi pengambilan.
4. Wajib Datang Sesuai Jadwal
KPM diharapkan datang sesuai sesi dan tanggal yang tercantum dalam undangan untuk menghindari penumpukan dan memperlancar proses penyaluran.
5. Warga yang Tidak Bisa Datang Langsung
Bagi KPM yang tidak bisa datang sendiri, bisa diwakilkan oleh anggota keluarga lain yang membawa dokumen lengkap. Namun, tetap harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Mekanisme Penyaluran Bansos Melalui Kantor Pos
Penyaluran bansos melalui Kantor Pos dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bantuan sampai ke penerima dengan aman dan tepat sasaran. Mekanisme ini juga mengurangi potensi kebocoran atau penyaluran yang tidak sesuai data.
1. Verifikasi Data Penerima
Petugas dari Kantor Pos akan melakukan verifikasi data penerima berdasarkan dokumen yang dibawa. Data ini disesuaikan dengan database Kementerian Sosial RI.
2. Penandatanganan Berita Acara
Setelah verifikasi selesai, KPM atau wakilnya diharuskan menandatangani berita acara penerimaan bansos sebagai bukti resmi bahwa bantuan telah diterima.
3. Penyerahan Bansos
Bansos diserahkan dalam bentuk sembako atau kartu elektronik sesuai dengan jenis bantuan yang diterima (PKH atau BPNT). Petugas memastikan bantuan diserahkan sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan.
Perbedaan Jenis Bansos PKH dan BPNT
Program PKH dan BPNT memiliki tujuan dan mekanisme penyaluran yang berbeda. Meskipun sama-sama ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah, keduanya memiliki karakteristik tersendiri.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Bantuan berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
BPNT adalah bantuan berupa akses untuk membeli kebutuhan pangan melalui kartu elektronik. Bantuan ini tidak berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk kuota belanja bahan pokok di toko atau e-warong yang bekerja sama.
Tips Menghindari Kendala Saat Pengambilan Bansos
Beberapa kendala sering terjadi saat pengambilan bansos, seperti antrean panjang, kehabisan stok, atau kekeliruan data. Agar proses lebih lancar, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:
Datang Tepat Waktu Sesuai Jadwal
Datang sesuai jadwal yang tercantum dalam undangan akan menghindari antrean yang terlalu panjang dan mempercepat proses verifikasi.
Siapkan Dokumen dengan Lengkap
Pastikan seluruh dokumen seperti KK, KTP, dan surat undangan dibawa lengkap. Kelengkapan dokumen akan mempercepat proses administrasi.
Konfirmasi ke Pendamping PKH jika Ada Kendala
Jika terjadi kendala seperti nama tidak terdaftar atau jadwal tidak sesuai, segera hubungi pendamping PKH setempat untuk penyelesaian.
Disclaimer
Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial RI. Jadwal, lokasi, dan mekanisme penyaluran bisa mengalami penyesuaian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah yang tersedia hingga Maret 2026.
Rosatyani Puspita adalah jurnalis berpengalaman yang saat ini berkarier sebagai Editor, Reporter, dan Penulis di dua platform media digital terkemuka Indonesiadi banjoo.id. Dengan dedikasi tinggi terhadap jurnalisme berkualitas dan integritas editorial, Rosatyani konsisten menghadirkan konten yang akurat, berimbang, dan berdampak bagi masyarakat.
