Kenaikan gaji PNS akhirnya dipastikan berlaku mulai 2025 melalui PP 5/2024. Informasi ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada jutaan ASN di seluruh Indonesia.
Berdasarkan laporan dari Kompas.com, penyesuaian dilakukan untuk menjaga daya beli sekaligus mendukung reformasi penggajian nasional.
Kementerian Keuangan juga menegaskan kembali alasan kenaikan tersebut. Menurut penjelasan yang dikutip dari Detik.com, pemerintah menyesuaikan struktur gaji agar tetap sejalan dengan inflasi dan kebutuhan pelayanan publik.
Implementasinya direncanakan mulai triwulan akhir 2025, dengan pencairan pertama diperkirakan masuk pada November.
PP 5/2024 kini menjadi dasar utama perhitungan gaji baru. Meski tabel resmi belum dirilis, proyeksi kenaikan sudah dapat dihitung dari persentase yang disampaikan pemerintah.
Informasi Dasar Kenaikan Gaji ASN 2025
Pemerintah memastikan kenaikan gaji ASN mulai berlaku pada tahun anggaran 2025, dengan estimasi pencairan penyesuaian pertama pada periode November.
Menurut laporan CNN Indonesia, persentase kenaikan disesuaikan dengan kemampuan fiskal, inflasi, dan kebutuhan belanja pegawai nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan rekomendasi internal reformasi birokrasi yang mendorong penyederhanaan dan perbaikan sistem penggajian.
Penyesuaian ini berlaku untuk seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, meski komponen yang diatur dalam PP 5/2024 lebih spesifik mengatur gaji PNS berdasarkan golongan dan masa kerja.
Rincian Persentase Kenaikan Gaji per Golongan
Perhitungan awal menggunakan persentase standar yang telah disebutkan pemerintah. Angka berikut adalah estimasi berdasarkan penyesuaian gaji pokok lama ke perhitungan baru, dengan catatan nilai resmi dapat sedikit berubah setelah tabel final dirilis.
Berikut gambaran umum persentase kenaikan berdasarkan golongannya:
- Golongan I: kenaikan ±8%
- Golongan II: kenaikan ±8%
- Golongan III: kenaikan ±7%
- Golongan IV: kenaikan ±5%
Untuk memudahkan gambaran, berikut tabel perkiraan gaji pokok baru berdasarkan persentase tersebut. Angka tidak bersifat final, namun mengikuti rumus penyesuaian yang dijelaskan pemerintah.
Sebelum melihat tabel, perlu dicatat bahwa proyeksi ini mengacu pada rentang gaji per 2024 lalu yang ditetapkan dalam PP Gaji sebelumnya dan hanya diperbarui menggunakan persentase resmi yang telah disampaikan pemerintah.
| Golongan | Gaji Pokok 2024 | Proyeksi Gaji Pokok 2025 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| I | Rp1.685.700 – Rp2.901.400 | Rp1.820.500 – Rp3.133.500 | ±8% |
| II | Rp2.184.000 – Rp4.125.600 | Rp2.358.700 – Rp4.455.600 | ±8% |
| III | Rp2.785.700 – Rp5.180.700 | Rp2.980.700 – Rp5.543.100 | ±7% |
| IV | Rp3.287.800 – Rp6.373.200 | Rp3.452.000 – Rp6.691.900 | ±5% |
Proyeksi ini memberikan gambaran awal mengenai penghasilan dasar ASN sebelum dikombinasikan dengan tunjangan-tunjangan resmi.
Komponen Penghasilan Lain yang Ikut Mempengaruhi Take Home Pay
Struktur penggajian ASN tidak hanya mengandalkan gaji pokok. Ada beberapa tunjangan utama yang telah diatur dalam sejumlah regulasi kepegawaian dan peraturan pemerintah pendukung PP 5/2024. Menurut penjelasan dari Kementerian PAN-RB dalam beberapa kesempatan wawancara media, perbaikan kinerja instansi juga berkaitan erat dengan struktur tunjangan.
Berikut komponen yang lazim diterima ASN:
Tunjangan Kinerja (Tukin)
Nilai tukin bervariasi antarinstansi dan dipengaruhi sistem e-Kinerja, tingkat jabatan, serta capaian kinerja individu.
Tunjangan Keluarga
Sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian, struktur tunjangan keluarga meliputi:
- 10% dari gaji pokok untuk suami/istri
- 2% per anak, maksimal dua anak
Tunjangan Jabatan/Fungsional
Struktural, fungsional, dan pelaksana memiliki nilai tunjangan berbeda yang diatur melalui aturan teknis per instansi.
Tunjangan Beras
Dihitung berdasarkan harga beras yang ditetapkan BPS per kilogram dan kuota per individu.
Menurut Kompas.com, pemerintah tengah mengevaluasi kemungkinan penyederhanaan beberapa tunjangan agar lebih transparan dan mudah dihitung, meski keputusan final belum dirilis.
Dampak Kebijakan Kenaikan Gaji PNS 2025
Penyesuaian gaji PNS diharapkan dapat menjaga daya beli pegawai negeri, terutama menghadapi laju inflasi dan perubahan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Selain itu, pemerintah ingin memaksimalkan dampaknya pada stabilitas konsumsi nasional.
Namun, terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait beban anggaran. Pemerintah daerah dengan ruang fiskal terbatas berpotensi menyesuaikan ulang alokasi APBD. Sementara itu, digitalisasi sistem kepegawaian juga menuntut penyelarasan data, termasuk validasi SK pangkat dan masa kerja secara terintegrasi.
Pernyataan resmi dari Kemenkeu juga menekankan bahwa reformasi penggajian bukan hanya soal nominal, tetapi juga memperkuat profesionalisme ASN. Penjelasan tersebut muncul dalam beberapa jumpa pers menjelang penetapan kebijakan gaji 2025.
“Penyesuaian struktur gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong kualitas layanan publik agar lebih optimal,” ujar salah satu perwakilan Kemenkeu dalam konferensi pers yang dikutip berbagai media.
Kesimpulan
Penyesuaian gaji PNS 2025 membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan ASN dan kualitas layanan publik. Kenaikan ini dilakukan melalui PP 5/2024 dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan reformasi birokrasi.
Besaran final masih menunggu aturan teknis, namun estimasi kenaikan sudah memberikan gambaran cukup jelas mengenai penghasilan baru per golongan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk memperkuat profesionalisme dan stabilitas ekonomi pegawai negeri.