Purbaya Resmikan Jabatan 44 Pejabat Eselon II di Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sebanyak 1.585 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya merupakan pejabat eselon II atau setara Pimpinan Tinggi Pratama. Upacara pelantikan digelar di Jakarta dan dipimpin langsung oleh Menkeu, menandai pergantian dan penataan struktural di tubuh birokrasi keuangan nasional.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara di bidang keuangan. Purbaya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para pejabat yang baru saja dilantik. Pesan itu disampaikan mengingat posisi mereka sangat strategis dalam pengelolaan anggaran negara serta penerimaan negara bukan pajak.

Pesan Integritas dari Menkeu

Dalam pidato singkatnya, Purbaya menyampaikan bahwa jabatan di Kementerian Keuangan bukanlah jabatan biasa. Setiap keputusan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kondisi fiskal negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar integritas tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar diterapkan dalam tugas sehari-hari.

Menkeu juga mengakui bahwa belakangan ini reputasi Kemenkeu sempat tercoreng akibat sejumlah kasus yang menyeret nama instansi seperti DJBC dan DJP. Ia menyebut bahwa masih adanya oknum yang melanggar etika dan hukum membuat tugas menjaga citra institusi menjadi semakin berat.

1. Pentingnya Integritas Nyata, Bukan Sekadar Slogan

Salah satu pesan keras dari Purbaya adalah bahwa integritas harus diterjemahkan dalam perilaku nyata. Ia menekankan bahwa tidak cukup jika nilai-nilai tersebut hanya tertulis di dokumen resmi atau slogan kantor. Setiap pejabat harus menjadi teladan dalam menjalankan tugas dengan jujur dan transparan.

2. Peran Pengawasan Internal yang Lebih Ketat

Menkeu meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk meningkatkan pengawasan secara internal. Tujuannya agar potensi pelanggaran bisa dideteksi sedini mungkin, sebelum merusak citra lembaga dan menimbulkan kerugian negara. Pengawasan yang ketat juga diharapkan bisa menjadi benteng pertahanan terakhir dari praktik korupsi atau kolusi.

Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik

Berikut adalah daftar lengkap 44 pejabat eselon II dan setara yang dilantik oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:

A. Sekretariat Jenderal

1. Bambang Juli Istanto – Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Emmanuel Agust Hartono – Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan
3. Ferry Ardiyanto – Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan
4. Deny Agung Pribadi – Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
5. Arinto Setyo Mulyawan – Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

B. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Djanurindro Wibowo – Direktur Keberatan dan Banding
2. Galih Elham Setiawan – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
3. M. Rizki Baidillah – Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
4. Bier Budy Kismulyanto – Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat

C. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Adnan Wimbyarto – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Riau
2. Muhamad Mufti Arkan – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bangka Belitung
3. Tjahjo Purnomo – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Timur
4. Supendi – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bali
5. Hari Utomo – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Selatan
6. Syakran Rudy – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat
7. Arie Suwandani Wiwit Warastuti – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Gorontalo
8. Wahyu Prihantoro – Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Utara

D. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edih Mulyadi – Direktur Penilaian
2. Syukriah HG – Direktur Lelang
3. Rahayu Puspasari – Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
4. R. Ay. Indriasari Sundoro – Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan
5. Suroso – Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
6. Rachmat Kurniawan – Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh
7. Jose Arif Lukito – Kepala Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri
8. Windraty Ariane Siallagan – Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu
9. Kusuma Santi Wahyuningsih – Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten
10. Dudung Rudi Hendratna – Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat
11. Arik Hariyono – Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
12. Rofii Edy Purnomo – Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara
13. Sumarsono – Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
14. Tunggul Yunianto – Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku

E. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Novi Puspita Wardani – Direktur Surat Utang Negara

F. Inspektorat Jenderal

1. Arief Ismail – Inspektur V

G. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

1. Dicky Hadi Pratama – Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi

H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

1. Wahyu Kusuma Romadhoni – Sekretaris Badan
2. Ganti Lis Ariyadi – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik
3. Heni Kartikawati – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

I. Jabatan Fungsional Ahli Utama (Biro SDM)

1. Ariefina Sri Indaryani – Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama

J. Sekretariat Jenderal (LPDP)

1. Albertus Kurniadi Hendartono – Direktur Keuangan dan Umum

K. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (STAN)

1. Noor Syaifudin – Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

L. Lembaga National Single Window (LNSW)

1. Purnomo – Direktur Efisiensi Proses Bisnis

M. Pengukuhan dalam Jabatan LNSW

1. Mira Puspita Dewi – Sekretaris
2. Wawan Ismawandi – Direktur Teknologi Informasi
3. Indra Adiwijaya – Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan

Harapan Baru untuk Reformasi Birokrasi

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka penyegaran struktur kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Dengan sosok-sosok baru yang membawa visi segar, diharapkan sinergi antar unit kerja bisa lebih optimal. Terlebih lagi, tantangan ke depan seperti digitalisasi layanan perpajakan, efisiensi anggaran, dan pengelolaan aset negara membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan visioner.

Langkah-langkah konkret seperti ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem birokrasi. Dengan menjaga integritas dan meningkatkan kapabilitas SDM, Kemenkeu berpotensi menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Disclaimer: Nama-nama dan jabatan dalam daftar ini dapat berubah seiring evaluasi internal atau kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan. Data di atas bersifat valid hingga Maret 2026.