Pada Minggu, 30 November 2025, laporan pencairan bansos lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Mandiri mulai ramai muncul dari berbagai daerah.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan saldo masuk dengan nominal yang tidak biasa, terutama bagi pemegang KKS baru dan kartu peralihan dari Kantor Pos.
Skema yang mencuat adalah pencairan ganda yang jika dijumlahkan bisa mencapai Rp1,6 juta per KPM untuk kelompok tertentu.
Di saat yang sama, KKS lama juga disebut mulai menerima pencairan susulan senilai Rp600 ribu untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap berikutnya.
Bagi KPM yang selama ini menunggu kabar, informasi ini penting karena berkaitan dengan kombinasi BPNT reguler, bantuan penebalan, dan pencairan BLT Kesra yang menyasar keluarga berpendapatan rendah.
Artikel ini merangkum pola cair ganda tersebut, siapa yang berpeluang mendapatkannya, serta gambaran cara cek status bantuan tanpa harus menebak-nebak.
Gambaran Umum Skema Cair Ganda KKS Bank Mandiri
Pencairan bansos melalui KKS Bank Mandiri akhir tahun ini pada dasarnya mengikuti desain reguler BPNT dan BLT Kesra.
BPNT sendiri bernilai Rp200.000 per bulan dan disalurkan per tiga bulan sekali sehingga total satu tahap umumnya Rp600.000 per KPM.
BLT Kesra di sisi lain dirancang sebagai bantuan tunai Rp900.000 untuk periode Oktober–Desember, disalurkan satu kali dengan tujuan menjaga daya beli rumah tangga rentan menjelang akhir tahun.
Dalam praktik lapangan yang diberitakan berbagai kanal bansos, dua jalur ini bisa bertemu di rekening yang sama ketika KPM menerima:
- akumulasi BPNT lebih dari satu tahap, dan
- bantuan tambahan berupa “penebalan” atau top up bansos tertentu.
Hasilnya terlihat seperti “cair ganda” dalam satu kali penarikan, meskipun secara struktur tetap berasal dari beberapa komponen bantuan yang berbeda.
Rincian Skema Rp1,6 Juta untuk KKS Baru dan Peralihan
Kelompok yang paling banyak disorot adalah pemegang KKS baru dan kartu peralihan dari penyaluran via Pos.
Informasi lapangan menyebut ada KPM yang menarik saldo hingga Rp1,6 juta dalam satu kali pencairan.
Jika diurai, nominal Rp1,6 juta tersebut biasanya merupakan kombinasi:
- BPNT tahap 2: Rp600.000 (untuk tiga bulan, Rp200.000 per bulan)
- BPNT tahap 3: Rp600.000
- Tambahan “penebalan”: Rp400.000
Total keseluruhan menjadi Rp1.600.000 dalam satu rekening penyaluran.
Pola ini sejalan dengan skema BPNT triwulan dan kebijakan top up bantuan pangan yang beberapa kali dipakai pemerintah untuk memperkuat daya beli saat harga pangan naik.
Untuk KPM yang baru menerima KKS atau baru dipindahkan dari penyaluran Pos ke bank Himbara, akumulasi beberapa bulan sekaligus memang membuat nominal tampak besar.
Hal ini wajar selama status penerimaan tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan hasil verifikasi Kemensos menyatakan berhak atas beberapa komponen bantuan.
Tabel Ringkas Komponen Cair Ganda
Berikut ringkasan sederhana komponen bantuan yang membentuk angka Rp1,6 juta bagi KKS baru dan peralihan.
| Komponen Bantuan | Periode | Nominal per KPM |
|---|---|---|
| BPNT Tahap 2 | April–Juni (akumulasi) | Rp600.000 |
| BPNT Tahap 3 | Juli–September (akumulasi) | Rp600.000 |
| Penebalan / Tambahan Pangan | Kebijakan penebalan akhir tahun | Rp400.000 |
| Total Cair di Rekening | Sekali tarik melalui KKS baru/peralihan | Rp1.600.000 |
Tabel di atas menggambarkan bagaimana beberapa hak bantuan yang menumpuk bisa tampil sebagai satu angka besar di mutasi rekening.
Karena itu, penting memahami bahwa istilah “cair ganda” bukan berarti menerima bantuan di luar hak resmi, melainkan penggabungan beberapa periode dalam satu kali penyaluran.
Posisi KKS Lama: BPNT Susulan Rp600 Ribu
Di luar KKS baru dan peralihan, pemegang KKS lama juga mulai dilaporkan mendapat pencairan, meski dengan nominal lebih kecil.
Kelompok ini umumnya menerima BPNT susulan sebesar Rp600.000, yang merepresentasikan satu tahap penyaluran bagi periode tertentu.
Hal ini sesuai dengan pola reguler BPNT yang memang menyalurkan Rp600.000 untuk tiga bulan dalam satu tahap pencairan.
Perbedaannya, pencairan ke KKS lama sering bertahap antar daerah sehingga ada wilayah yang sudah cair dan ada yang masih menunggu.
Di sisi komunikasi publik, Kemensos dan pemerintah daerah biasanya menegaskan bahwa perbedaan waktu cair antar rekening bukan berarti ada yang dihapus, melainkan soal teknis penjadwalan, antrean data, dan kesiapan bank penyalur.
Karena itu, pemantauan berkala saldo dan status di kanal resmi menjadi kunci agar informasi yang diterima tidak hanya mengandalkan kabar dari media sosial.
Daerah yang Mulai Melaporkan Pencairan Besar
Informasi lapangan yang bersumber dari berbagai kanal komunitas bansos menyebut beberapa daerah sudah mengalami pencairan dengan nominal hingga Rp1,6 juta untuk KKS baru.
Di antaranya Kayuagung (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jepara (Jawa Tengah), Lampung Utara, dan Garut.
Sebagian KPM di wilayah tersebut melaporkan antrean cukup panjang di ATM maupun cabang bank penyalur saat menarik dana.
Ada yang langsung menarik penuh, ada juga yang memilih menyisakan sebagian di rekening untuk pembelanjaan non-tunai di e-warung.
Polanya memang tidak selalu seragam antar kabupaten.
Sebagian daerah bisa lebih dulu cair karena proses pemadanan data dan jadwal koordinasi dengan Himbara selesai lebih cepat dibanding wilayah lain.
Cara Cek Rekening dan Status Bansos tanpa Tebak-tebakan
Selain mengecek langsung saldo di ATM Bank Mandiri atau agen bank, status bansos juga bisa dipantau lewat kanal resmi.
Berdasarkan penjelasan Kemensos, pengecekan penerima BPNT dan bantuan lain dapat dilakukan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos berbasis NIK.
Berikut alur umum yang biasa digunakan:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos.
- Isi data wilayah sesuai KTP, mulai dari provinsi sampai kelurahan.
- Masukkan nama lengkap dan kode verifikasi yang muncul di layar.
- Tekan tombol pencarian dan tunggu sistem menampilkan status.
- Jika status tercantum “YA” pada kolom program terkait, artinya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Dilansir dari beberapa pemberitaan media nasional, pengecekan mandiri ini penting untuk mengurangi kebingungan di lapangan sekaligus mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan petugas bansos.
Selain kanal daring, informasi resmi biasanya juga disalurkan lewat pengumuman di kantor kelurahan, pendamping sosial, maupun undangan fisik yang dibagikan ke rumah KPM.
Menggabungkan beberapa sumber informasi ini lebih aman daripada hanya mengandalkan cerita singkat yang beredar di grup pesan instan.
Penutup
Skema cair ganda Rp1,6 juta untuk KKS baru sebenarnya merupakan akumulasi beberapa hak bantuan yang dibayarkan bersamaan, sementara KKS lama menyusul lewat BPNT susulan Rp600 ribu, sehingga kunci utamanya tetap ada pada status DTKS dan pemantauan resmi, bukan sekadar kabar viral bahwa semua rekening otomatis terisi dengan jumlah yang sama..