Pernah ngerasa was-was karena nama ga muncul di DTKS terus mikir, “wah kayaknya ga bakal dapat bantuan apa pun nih”? Padahal ga selalu gitu kenyataannya. Banyak orang cuma tau DTKS sebagai “gerbang utama” bansos, tapi ternyata ada jalur lain yang tetep bisa dipake warga rentan buat dapetin bantuan.
Iya, bener banget. Sejak beberapa tahun terakhir, terutama menjelang 2026, pemerintah pusat, daerah, bahkan lembaga non-pemerintah mulai buka skema bantuan yang ga melulu berbasis database Kemensos. Ada bansos yang sifatnya subsidi, ada bantuan bencana, ada beasiswa pendidikan, ada juga BLT untuk pekerja yang kriterianya beda jalur.
Nah, biar ga ketinggalan peluang, penting banget pahami jenis-jenis bantuannya.
Kenapa Banyak Bansos 2026 Tidak Lagi 100% Berbasis DTKS?
DTKS memang data utamanya Kemensos. Tapi ga semua bantuan bersumber dari Kemensos. Ada bansos dan subsidi yang dikelola kementerian lain, lembaga negara, pemda, bahkan CSR perusahaan.
Dilansir dari laman resmi Kemensos, DTKS dipakai untuk program seperti PKH, BPNT, PBI-JKN, dan PIP. Tapi untuk sektor ketenagakerjaan, kebencanaan, subsidi upah, atau bantuan daerah, mekanismenya beda.
Menurut Kemenko PMK, perluasan jalur bantuan dilakukan supaya warga rentan tetap bisa dilindungi meski belum masuk DTKS nasional. Kebijakan inklusif ini dianggap penting karena banyak daerah punya kondisi kemiskinan lokal yang tidak tercapture oleh data pusat.
1. Bantuan Subsidi Upah / Bantuan untuk Pekerja dan Buruh
Ini salah satu yang paling sering muncul tiap krisis ekonomi atau penurunan daya beli. Bantuan untuk pekerja biasanya tidak mensyaratkan DTKS.
Yang biasa dipakai adalah:
- nominal upah di bawah ambang batas tertentu
- status pekerja aktif
- kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
- kategori pekerja informal tertentu
Pada 2026, peluang program ini tetep terbuka sebagai bentuk jaring pengaman buat pekerja yang terdampak ekonomi.
Dikutip dari Katadata, bantuan subsidi upah sebelumnya terbukti menahan lonjakan pengangguran di sektor informal. Skema serupa kemungkinan masih dipakai kalau kondisi ekonomi bergejolak.
2. Beasiswa Pendidikan Jalur Non-DTKS
Ga sedikit kampus, pemda, dan lembaga pendidikan yang buka beasiswa berdasarkan verifikasi kemiskinan lokal, bukan DTKS nasional.
Beberapa kategori yang biasanya lolos:
- siswa berprestasi tetapi rentan ekonomi
- mahasiswa dari daerah tertinggal
- warga yang punya rekomendasi resmi dari sekolah/desa
Beasiswa seperti ini sering diumumkan lewat kampus, Disdik, atau pemda. Jadi meski nama ga ada di DTKS, peluang tetap ada.
3. Bantuan Darurat untuk Bencana atau Krisis Sosial
Kalau terjadi banjir besar, gempa, longsor, kebakaran massal, atau krisis sosial, bantuan darurat selalu terbuka untuk semua korban, tanpa lihat DTKS.
Jenis bantuannya bisa:
- sembako
- tenda / logistik darurat
- layanan kesehatan
- bantuan tunai cepat distribusi
- relokasi atau perbaikan rumah
Menurut BNPB, mekanisme ini berlaku nasional dan menyasar siapa pun yang terdampak bencana.
4. Bansos APBD / Dana Desa yang Tidak Menggunakan DTKS Pusat
Ini sering luput diketahui warga. Banyak pemerintah daerah dan desa punya anggaran bansos lokal. Misalnya:
- BLT Desa
- bantuan perbaikan rumah
- bantuan pangan darurat
- bantuan transportasi sekolah
- subsidi usaha kecil lokal
Pendataan biasanya dilakukan oleh:
- desa/kelurahan
- dinas sosial daerah
- RT/RW
- relawan lapangan
Jadi meski nama ga tercantum di DTKS pusat, tetap bisa diajukan lewat jalur desa.
5. Bantuan Khusus dari Kementerian, Lembaga, atau Swasta
Ga sedikit kementerian atau lembaga yang punya program khusus. Contohnya:
- subsidi pelatihan kerja dari Kemenaker
- bantuan alat usaha mikro
- bantuan kesehatan dari Kemenkes
- program peningkatan keterampilan gratis
- bantuan dari NGO, masjid, gereja, ataupun CSR perusahaan
Program seperti ini mengandalkan kriteria internal, bukan DTKS.
Tabel Ringkas: Jenis Bantuan 2026 yang Bisa Diakses Tanpa DTKS
| Jenis Bantuan | Sumber | DTKS Diperlukan? |
|---|---|---|
| Subsidi Upah / Bantuan Pekerja | Kemenaker, BPJS TK | Tidak |
| Beasiswa Non-DTKS | Kampus, Pemda, Disdik | Tidak |
| Bantuan Darurat | BNPB, Pemda | Tidak |
| BLT Desa & Bansos APBD | Pemda / Desa | Tidak |
| Program Lembaga Swasta/NGO | CSR, lembaga sosial | Tidak |
Kapan Program Non-DTKS Biasanya Dibuka?
- Awal Tahun – Beasiswa pendidikan daerah mulai buka pendaftaran
- Pertengahan Tahun – Program subsidi upah/pekerja sering diumumkan
- Musim Bencana – Bantuan darurat langsung disalurkan tanpa data DTKS
- Akhir Tahun – Desa menyalurkan BLT Desa tahap besar
Periode ini sering berubah, tapi pola umum tersebut biasa terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Checklist Biar Peluang Bansos Tetap Terbuka
- punya dokumen dasar lengkap (KTP, KK)
- simpan surat keterangan tidak mampu dari desa
- rajin pantau pengumuman desa/kelurahan
- cek situs resmi kementerian terkait
- siapkan bukti kondisi rentan (foto rumah, surat penghasilan rendah)
Checklist kecil ini sering mempermudah proses verifikasi.
Saran: Cara Mengakses Bantuan jika Tidak Masuk DTKS
- Datang ke desa/kelurahan dan sampaikan kondisi terkini
- Tanyakan mekanisme usulan warga (musdesus)
- Ikuti program daerah seperti bantuan pangan atau perbaikan rumah
- Pantau akun resmi kementerian di media sosial
- Hindari info hoaks dari grup WA
Dilansir dari Kominfo, hoaks bansos selalu meningkat setiap kali pemerintah buka program baru. Jadi wajib cross-check infonya.
FAQ
1. Tidak ada di DTKS, apakah tetap bisa dapat bantuan?
Bisa. Banyak program 2026 tidak menggunakan DTKS sebagai syarat utama.
2. Bansos apa saja yang tetap bisa diakses non-DTKS?
Beasiswa, bantuan pekerja, program desa, bantuan bencana, hingga program NGO.
3. Apakah bisa mengajukan diri?
Banyak program daerah yang menerima usulan tanpa DTKS.
4. Bagaimana cara tahu ada program bantuan baru?
Pantau situs resmi pemda, dinas sosial, atau kementerian terkait.
5. Apa DTKS masih penting?
Tetap penting untuk PKH, BPNT, dan PBI-JKN. Tapi bukan satu-satunya jalur.
Penutup
Walau DTKS jadi acuan utama bansos nasional, bukan berarti warga yang belum masuk data itu ga punya kesempatan sama sekali. Selalu ada program alternatif dari pemda, kementerian, hingga lembaga swasta. Yang penting aktif cari info, siapin dokumen, dan berani mengajukan kalau memang sedang butuh bantuan. Biar ga kelewatan peluang di 2026 ya.