{"id":10102,"date":"2026-05-04T18:00:35","date_gmt":"2026-05-04T11:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/aturan-baru-outsourcing-resmi-berlaku-hanya-6-jenis-pekerjaan-ini-yang-tetap-diizinkan\/"},"modified":"2026-05-04T18:00:35","modified_gmt":"2026-05-04T11:00:35","slug":"aturan-baru-outsourcing-resmi-berlaku-hanya-6-jenis-pekerjaan-ini-yang-tetap-diizinkan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/10102\/aturan-baru-outsourcing-resmi-berlaku-hanya-6-jenis-pekerjaan-ini-yang-tetap-diizinkan\/","title":{"rendered":"Aturan Baru Outsourcing Resmi Berlaku, Hanya 6 Jenis Pekerjaan Ini yang Tetap Diizinkan"},"content":{"rendered":"

Ilustrasi. Foto: Freepik.<\/p>\n

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 yang dirilis menjelang perayaan May Day. Regulasi terbaru ini membatasi penggunaan outsourcing hanya pada enam jenis pekerjaan penunjang.<\/p>\n

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168\/PUU-XXI\/2023 yang menguji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penggunaan tenaga kerja alih daya harus dibatasi agar tidak merugikan hak pekerja.<\/p>\n

Sesuai Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, outsourcing pada dasarnya hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang bukan merupakan inti dari kegiatan produksi atau bisnis perusahaan. Artinya, pekerjaan yang bersifat penunjang saja yang bisa menggunakan tenaga dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.<\/p>\n

Penetapan Jenis Pekerjaan Outsourcing Terbaru<\/h2>\n

Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 secara tegas menyebutkan enam sektor pekerjaan penunjang yang masih diperbolehkan menggunakan skema outsourcing. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pekerja agar tidak dieksploitasi dan memastikan bahwa pekerjaan inti tetap dikerjakan oleh tenaga tetap.<\/p>\n

    \n
  1. \n

    Layanan kebersihan<\/strong>
    \nPekerjaan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan kerja, seperti cleaning service, masih diperbolehkan menggunakan tenaga alih daya. Ini mencakup ruang kantor, area produksi, hingga fasilitas umum di dalam area perusahaan.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    Penyediaan makanan dan minuman<\/strong>
    \nJasa katering atau kantin yang disediakan oleh pihak ketiga untuk kebutuhan karyawan juga termasuk dalam pekerjaan penunjang. Ini berlaku untuk perusahaan besar yang menyediakan fasilitas makan bagi karyawannya.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Layanan pengamanan<\/strong>
    \nTenaga keamanan atau satpam yang biasa ditemui di gedung perkantoran, pabrik, atau area strategis lainnya masih boleh berasal dari perusahaan outsourcing.<\/p>\n<\/li>\n

  4. \n

    Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja\/buruh<\/strong>
    \nJasa transportasi yang disediakan untuk membantu mobilitas karyawan, seperti shuttle service atau sopir kendaraan dinas, juga masuk dalam kategori ini.<\/p>\n<\/li>\n

  5. \n

    Layanan penunjang operasional<\/strong>
    \nIni mencakup berbagai pekerjaan yang mendukung kelancaran operasional perusahaan, seperti maintenance, laundry, atau administrasi non-inti. Namun, tidak termasuk posisi strategis atau manajerial.<\/p>\n<\/li>\n

  6. \n

    Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan<\/strong>
    \nDi sektor strategis ini, pekerjaan penunjang seperti logistik, pemeliharaan fasilitas, dan jasa teknis lainnya masih bisa menggunakan tenaga alih daya.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Perlindungan Hak Pekerja Alih Daya<\/h2>\n

    Selain membatasi jenis pekerjaan, Permenaker juga menekankan perlindungan hak-hak pekerja alih daya. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak.<\/p>\n

    Beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan antara lain:<\/p>\n