{"id":11211,"date":"2026-08-04T18:01:02","date_gmt":"2026-08-04T11:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/"},"modified":"2026-08-04T18:01:02","modified_gmt":"2026-08-04T11:01:02","slug":"dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/","title":{"rendered":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah"},"content":{"rendered":"<p>Pemerintah daerah di Indonesia kembali menghadapi tantangan serius terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 79 daerah mengalami kesulitan dalam mencairkan gaji bulanan bagi ribuan PPPK yang tersebar di berbagai sektor. Masalah ini memaksa DPR untuk mendorong pemerintah pusat agar segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai solusi darurat.<\/p>\n<p>Kondisi ini bukanlah hal baru, tetapi semakin memburuk seiring dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi sejumlah daerah akibat pandemi, kenaikan harga bahan pokok, dan beban belanja daerah yang terus meningkat. Banyak daerah terpaksa menunda pembayaran gaji hingga akhir bulan, bahkan hingga awal bulan berikutnya. Hal ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan para pegawai dan keluarganya.<\/p>\n<h2>Penyebab Kesulitan Pembayaran Gaji PPPK di 79 Daerah<\/h2>\n<p>Masalah keterlambatan pembayaran gaji PPPK tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi secara meluas di berbagai wilayah. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan memperburuk situasi keuangan daerah.<\/p>\n<h3>1. Penurunan Pendapatan Daerah Akibat Pandemi<\/h3>\n<p>Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga awal 2023 memberi dampak panjang pada perekonomian daerah. Banyak sektor produktif seperti pariwisata, perdagangan, dan transportasi mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Akibatnya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga ikut menyusut, sehingga dana yang tersedia untuk belanja pegawai termasuk gaji PPPK menjadi terbatas.<\/p>\n<h3>2. Ketergantungan pada DBH yang Terlambat<\/h3>\n<p>Sebagian besar daerah sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Namun, pencairan DBH sering kali terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang diharapkan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencairan gaji pegawai, termasuk PPPK yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun.<\/p>\n<h3>3. Peningkatan Jumlah PPPK Tanpa Disertai Peningkatan Anggaran<\/h3>\n<p>Sejak tahun 2021, pemerintah pusat mendorong rekrutmen PPPK secara besar-besaran untuk mengisi kebutuhan pegawai di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Namun, tidak semua daerah siap secara finansial untuk menampung peningkatan jumlah pegawai ini. Akibatnya, beban belanja gaji meningkat tanpa didukung oleh peningkatan pendapatan daerah.<\/p>\n<h2>Daftar 10 Daerah dengan Kesulitan Pembayaran Gaji PPPK Terparah<\/h2>\n<p>Berikut adalah daftar 10 daerah dengan catatan terparah dalam hal keterlambatan pembayaran gaji PPPK berdasarkan data sementara hingga semester I 2026:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>No<\/th>\n<th>Nama Daerah<\/th>\n<th>Keterlambatan Rata-Rata (hari)<\/th>\n<th>Catatan Khusus<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1<\/td>\n<td>Kabupaten Sumba Barat<\/td>\n<td>18 hari<\/td>\n<td>Terdampak parah kekeringan dan penurunan PAD<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2<\/td>\n<td>Kabupaten Manggarai Barat<\/td>\n<td>16 hari<\/td>\n<td>Ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3<\/td>\n<td>Kabupaten Jayawijaya<\/td>\n<td>15 hari<\/td>\n<td>Akses logistik yang sulit memperlambat proses administrasi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>4<\/td>\n<td>Kabupaten Intan Jaya<\/td>\n<td>14 hari<\/td>\n<td>Infrastruktur perbankan belum memadai<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5<\/td>\n<td>Kabupaten Asmat<\/td>\n<td>13 hari<\/td>\n<td>Keterbatasan SDM dan anggaran<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>6<\/td>\n<td>Kabupaten Boven Digoel<\/td>\n<td>12 hari<\/td>\n<td>Jarak administrasi yang sangat luas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>7<\/td>\n<td>Kabupaten Mamberamo Tengah<\/td>\n<td>11 hari<\/td>\n<td>Keterlambatan pencairan dana pusat<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>8<\/td>\n<td>Kabupaten Pegunungan Bintang<\/td>\n<td>10 hari<\/td>\n<td>Pendapatan daerah rendah<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>9<\/td>\n<td>Kabupaten Tolikara<\/td>\n<td>9 hari<\/td>\n<td>Penundaan transfer dana dari provinsi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>10<\/td>\n<td>Kabupaten Yahukimo<\/td>\n<td>8 hari<\/td>\n<td>Kurangnya kapasitas pengelolaan keuangan<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Disclaimer: Data di atas bersifat sementara dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan pencairan dana dari pusat serta kondisi lokal di masing-masing daerah.<\/em><\/p>\n<h2>Langkah-Langkah yang Diambil DPR untuk Menyelesaikan Masalah Ini<\/h2>\n<p>Menghadapi situasi ini, DPR RI tidak tinggal diam. Sejumlah langkah penting telah diambil untuk mendorong percepatan pencairan dana dari pusat ke daerah, khususnya untuk pembayaran gaji PPPK.<\/p>\n<h3>1. Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Keuangan<\/h3>\n<p>DPR menggelar serangkaian rapat dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan untuk membahas keterlambatan pencairan DBH. Hasilnya, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyaluran dana, terutama untuk kebutuhan belanja pegawai.<\/p>\n<h3>2. Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Daerah<\/h3>\n<p>Badan Anggaran DPR mulai melakukan pengawasan lebih intensif terhadap realisasi anggaran daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang diterima daerah digunakan secara tepat sasaran, termasuk untuk pembayaran gaji PPPK.<\/p>\n<h3>3. Rekomendasi Penyesuaian Anggaran Prioritas<\/h3>\n<p>DPR merekomendasikan agar daerah melakukan penyesuaian anggaran dengan memprioritaskan belanja pegawai. Jika diperlukan, belanja lain bisa ditunda untuk memastikan gaji PPPK cair tepat waktu.<\/p>\n<h2>Tips untuk Daerah dalam Mengelola Anggaran Gaji PPPK<\/h2>\n<p>Selain menunggu bantuan dari pusat, daerah juga perlu mengambil langkah proaktif untuk mengelola keuangan secara lebih efektif. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:<\/p>\n<h3>1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi<\/h3>\n<p>Daerah bisa meningkatkan PAD dengan mengembangkan sektor-sektor yang belum dimaksimalkan, seperti UMKM, pertanian berbasis teknologi, dan digitalisasi pelayanan publik.<\/p>\n<h3>2. Optimalisasi Penggunaan Sistem Keuangan Daerah<\/h3>\n<p>Pemanfaatan sistem keuangan daerah yang terintegrasi dapat mempercepat proses pencairan gaji. Integrasi antara sistem kepegawaian dan sistem keuangan daerah akan mengurangi kesalahan administrasi dan keterlambatan pembayaran.<\/p>\n<h3>3. Penyusunan Anggaran Berbasis Prioritas<\/h3>\n<p>Daerah perlu menyusun anggaran dengan pendekatan prioritas. Belanja pegawai, khususnya gaji PPPK, harus menjadi prioritas utama sebelum belanja lainnya.<\/p>\n<h2>Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Mendukung Daerah<\/h2>\n<p>Pemerintah pusat juga mulai merespons dengan beberapa kebijakan penting. Salah satunya adalah percepatan pencairan DBH untuk belanja pegawai. Selain itu, ada juga rencana penerbitan stimulus khusus bagi daerah yang mengalami defisit anggaran berat.<\/p>\n<p>Kebijakan lain yang sedang dipertimbangkan adalah penyesuaian skema rekrutmen PPPK. Pemerintah pusat akan mengevaluasi apakah semua daerah siap secara finansial sebelum membuka rekrutmen baru. Hal ini untuk mencegah terjadinya penumpukan beban belanja gaji di masa mendatang.<\/p>\n<h2>Penutup<\/h2>\n<p>Masalah keterlambatan pembayaran gaji PPPK di 79 daerah bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal prioritas dan pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperbaiki. Dukungan dari pusat melalui pencairan DBH yang tepat waktu menjadi penting, tetapi langkah proaktif dari daerah juga tidak boleh diabaikan.<\/p>\n<p>Dengan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien, diharapkan masalah ini bisa segera teratasi. Sehingga kesejahteraan para PPPK sebagai garda depan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pemerintah daerah di Indonesia kembali menghadapi tantangan serius terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian &#8230; <a title=\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/\" aria-label=\"More on DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\">Baca Selengkapnya<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11210,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[539],"tags":[2014,7752,7749,7747,7751,7748,5640,7750,7753],"class_list":["post-11211","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-nasional","tag-apbn-2026","tag-dana-bagi-hasil-dbh","tag-gaji-pppk-daerah","tag-komisi-ii-dpr-ri","tag-krisis-apbd","tag-rifqinizamy-karsayuda","tag-sufmi-dasco-ahmad","tag-tpp-asn-dipotong","tag-transfer-ke-daerah-tkd","infinite-scroll-item"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.1 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"BanjooNews\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-04T11:01:02+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"300\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"168\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Agung Budianto\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:title\" content=\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\" \/>\n<meta name=\"twitter:description\" content=\"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Agung Budianto\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Agung Budianto\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2530a39d34d5064d11d209d83c0f0af0\"},\"headline\":\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\",\"datePublished\":\"2026-08-04T11:01:02+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/\"},\"wordCount\":842,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png\",\"keywords\":[\"apbn 2026\",\"Dana Bagi Hasil (DBH)\",\"gaji PPPK daerah\",\"Komisi II DPR RI\",\"krisis APBD\",\"Rifqinizamy Karsayuda\",\"Sufmi Dasco Ahmad\",\"TPP ASN dipotong\",\"Transfer ke Daerah (TKD)\"],\"articleSection\":[\"Nasional\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/\",\"name\":\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png\",\"datePublished\":\"2026-08-04T11:01:02+00:00\",\"description\":\"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/08\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png\",\"width\":300,\"height\":168,\"caption\":\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/berita-nasional\\\/11211\\\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Nasional\",\"item\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/category\\\/berita-nasional\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/\",\"name\":\"Banjoo.id\",\"description\":\"Portal Berita Ekonomi, Finansial, dan Bisnis Terpercaya Indonesia\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#organization\"},\"alternateName\":\"Banjoo.id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#organization\",\"name\":\"Banjoo.id\",\"alternateName\":\"Banjoo.id\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/09\\\/images.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2025\\\/09\\\/images.jpg\",\"width\":225,\"height\":225,\"caption\":\"Banjoo.id\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"description\":\"Banjoo.id, portal berita terpercaya yang menghadirkan informasi terkini, akurat, dan mendalam seputar ekonomi, finansial, bisnis, perbankan, kripto, bantuan sosial, dan kebijakan publik di Indonesia.\",\"email\":\"admin@banjoo.id\",\"telephone\":\"+62 812-1677-7111\",\"legalName\":\"Digital Talent Scholarship\",\"foundingDate\":\"2019-10-12\",\"numberOfEmployees\":{\"@type\":\"QuantitativeValue\",\"minValue\":\"11\",\"maxValue\":\"50\"},\"publishingPrinciples\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/kebijakan-privasi\\\/\",\"ownershipFundingInfo\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/tentang-kami\\\/\",\"actionableFeedbackPolicy\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/disclaimer\\\/\",\"correctionsPolicy\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/syarat-dan-ketentuan\\\/\",\"ethicsPolicy\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/pedoman-media-siber\\\/\",\"diversityPolicy\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/syarat-dan-ketentuan\\\/\",\"diversityStaffingReport\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/hubungi-kami\\\/\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/2530a39d34d5064d11d209d83c0f0af0\",\"name\":\"Agung Budianto\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Agung-Budianto-96x96.webp\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Agung-Budianto-96x96.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/01\\\/Agung-Budianto-96x96.webp\",\"caption\":\"Agung Budianto\"},\"description\":\"Agung Budianto adalah seorang jurnalis senior yang Lahir di Jakarta pada tahun 1992, Ardhi telah mengabdikan hampir dua dekade hidupnya dalam dunia jurnalistik digital Indonesia.\",\"url\":\"https:\\\/\\\/banjoo.id\\\/blog\\\/author\\\/ardhi-suryadhi\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah","description":"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah","og_description":"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.","og_url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/","og_site_name":"BanjooNews","article_published_time":"2026-08-04T11:01:02+00:00","og_image":[{"width":300,"height":168,"url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png","type":"image\/png"}],"author":"Agung Budianto","twitter_card":"summary_large_image","twitter_title":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah","twitter_description":"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Agung Budianto","Estimasi waktu membaca":"4 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/"},"author":{"name":"Agung Budianto","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#\/schema\/person\/2530a39d34d5064d11d209d83c0f0af0"},"headline":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah","datePublished":"2026-08-04T11:01:02+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/"},"wordCount":842,"publisher":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png","keywords":["apbn 2026","Dana Bagi Hasil (DBH)","gaji PPPK daerah","Komisi II DPR RI","krisis APBD","Rifqinizamy Karsayuda","Sufmi Dasco Ahmad","TPP ASN dipotong","Transfer ke Daerah (TKD)"],"articleSection":["Nasional"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/","name":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah","isPartOf":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png","datePublished":"2026-08-04T11:01:02+00:00","description":"DPR desak pemerintah cairkan DBH untuk atasi krisis gaji PPPK di 79 wilayah, simak penjelasan lengkapnya di sini.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#primaryimage","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png","contentUrl":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-97a4f9.png","width":300,"height":168,"caption":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/berita-nasional\/11211\/dpr-desak-pemerintah-pusat-segera-cairkan-dbh-untuk-atasi-krisis-gaji-pppk-di-79-wilayah\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Nasional","item":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/category\/berita-nasional\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"DPR Desak Pemerintah Pusat Segera Cairkan DBH untuk Atasi Krisis Gaji PPPK di 79 Wilayah"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#website","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/","name":"Banjoo.id","description":"Portal Berita Ekonomi, Finansial, dan Bisnis Terpercaya Indonesia","publisher":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#organization"},"alternateName":"Banjoo.id","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#organization","name":"Banjoo.id","alternateName":"Banjoo.id","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/images.jpg","contentUrl":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/images.jpg","width":225,"height":225,"caption":"Banjoo.id"},"image":{"@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#\/schema\/logo\/image\/"},"description":"Banjoo.id, portal berita terpercaya yang menghadirkan informasi terkini, akurat, dan mendalam seputar ekonomi, finansial, bisnis, perbankan, kripto, bantuan sosial, dan kebijakan publik di Indonesia.","email":"admin@banjoo.id","telephone":"+62 812-1677-7111","legalName":"Digital Talent Scholarship","foundingDate":"2019-10-12","numberOfEmployees":{"@type":"QuantitativeValue","minValue":"11","maxValue":"50"},"publishingPrinciples":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/kebijakan-privasi\/","ownershipFundingInfo":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/tentang-kami\/","actionableFeedbackPolicy":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/disclaimer\/","correctionsPolicy":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/syarat-dan-ketentuan\/","ethicsPolicy":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/pedoman-media-siber\/","diversityPolicy":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/syarat-dan-ketentuan\/","diversityStaffingReport":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/hubungi-kami\/"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/#\/schema\/person\/2530a39d34d5064d11d209d83c0f0af0","name":"Agung Budianto","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Agung-Budianto-96x96.webp","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Agung-Budianto-96x96.webp","contentUrl":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Agung-Budianto-96x96.webp","caption":"Agung Budianto"},"description":"Agung Budianto adalah seorang jurnalis senior yang Lahir di Jakarta pada tahun 1992, Ardhi telah mengabdikan hampir dua dekade hidupnya dalam dunia jurnalistik digital Indonesia.","url":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/author\/ardhi-suryadhi\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11211\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11210"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/banjoo.id\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}