Beberapa waktu lalu, tagar 17+8 sempat viral di media sosial. Tuntutan tersebut muncul dari keresahan publik terkait rencana kenaikan tunjangan bagi Anggota DPR RI yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Merespons hal itu Ketua DPR RI Puan Maharani langsung memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya, tidak ada kenaikan gaji pokok yang direncanakan untuk para wakil rakyat.<\/p>\n\n\n\n
Nah sebenarnya berapa sih penghasilan yang diterima Anggota DPR RI setiap bulannya? Berikut rincian lengkap berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.<\/p>\n\n\n\n
Penghasilan Anggota DPR RI tidak ditetapkan secara sembarangan. Ada dua regulasi utama yang menjadi acuan dalam penetapan besaran gaji dan tunjangan para wakil rakyat.<\/p>\n\n\n\n
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000<\/strong> tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi\/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Regulasi ini mengatur besaran gaji pokok yang diterima setiap bulan.<\/p>\n\n\n\n Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00\/9414\/DPR RI\/XII\/2010<\/strong> yang mengatur berbagai jenis tunjangan rutin. Kedua regulasi ini masih menjadi acuan hingga tahun 2025 dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru.<\/p>\n\n\n\n Mungkin banyak yang mengira gaji pokok wakil rakyat bernilai fantastis. Faktanya, nominal gaji pokok DPR RI justru terbilang moderat jika dibandingkan dengan jabatan di sektor swasta.<\/p>\n\n\n\n Berikut rincian gaji pokok berdasarkan PP No. 75 Tahun 2000:<\/p>\n\n\n\n Jadi, gaji pokok Anggota DPR RI hanya sekitar Rp4,2 juta per bulan. Lantas, dari mana angka penghasilan puluhan juta yang sering dibicarakan publik?<\/p>\n\n\n\n Jawabannya ada pada tunjangan. Selain gaji pokok, para wakil rakyat menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya jauh melampaui gaji pokok itu sendiri.<\/p>\n\n\n\n Berdasarkan SE Setjen DPR RI, berikut 12 jenis tunjangan yang diterima secara rutin:<\/p>\n\n\n\n Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas posisi strategis sebagai pejabat negara. Besarannya bervariasi sesuai jabatan.<\/p>\n\n\n\n Dana ini dialokasikan untuk memfasilitasi komunikasi dengan konstituen. Aktivitas yang termasuk meliputi kunjungan kerja, rapat dengan masyarakat, hingga koordinasi dengan daerah pemilihan.<\/p>\n\n\n\n Fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas utama DPR RI. Tunjangan ini dirancang untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap eksekutif dan penggunaan anggaran negara.<\/p>\n\n\n\n Setiap posisi struktural di DPR RI memiliki tunjangan jabatan tersendiri. Semakin tinggi posisi, semakin besar nominalnya.<\/p>\n\n\n\n Sebelumnya, Anggota DPR mendapat fasilitas rumah dinas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Regulasi kini berubah menjadi kompensasi uang sewa.<\/p>\n\n\n\n Besaran tunjangan rumah: Rp50.000.000\/bulan<\/strong> (berlaku sama untuk semua jabatan).<\/p>\n\n\n\n Aktivitas kerja wakil rakyat tidak hanya di gedung parlemen. Tunjangan ini mendukung operasional di kantor maupun tempat tinggal.<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp7.700.000\/bulan<\/strong> (berlaku sama untuk semua jabatan).<\/p>\n\n\n\n Dana operasional bulanan ini digunakan untuk keperluan sidang seperti alat tulis, konsumsi rapat, dan kebutuhan administratif lainnya.<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp2.000.000\/bulan<\/strong> (berlaku sama untuk semua jabatan).<\/p>\n\n\n\n Negara memberikan subsidi pajak penghasilan kepada para wakil rakyat. Tunjangan ini menanggung sebagian kewajiban pajak yang harus dibayarkan.<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp2.699.813\/bulan<\/strong> (berlaku sama untuk semua jabatan).<\/p>\n\n\n\n Setiap Anggota DPR RI memiliki asisten untuk membantu tugas administrasi, komunikasi, dan operasional harian.<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp2.250.000\/bulan<\/strong> (berlaku sama untuk semua jabatan).<\/p>\n\n\n\n Berbeda dengan tunjangan lain, fasilitas ini bukan bulanan. Dana diberikan untuk satu periode jabatan selama lima tahun.<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp70.000.000\/periode<\/strong> (setara Rp1.166.667\/bulan jika dirata-rata).<\/p>\n\n\n\n Anggota DPR RI yang sudah berkeluarga mendapat tambahan tunjangan untuk pasangan dan anak.<\/p>\n\n\n\n Tunjangan natura ini diberikan berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga. Maksimal untuk empat jiwa (anggota, pasangan, dan dua anak).<\/p>\n\n\n\n Besaran: Rp30.090\/jiwa\/bulan<\/strong> (maksimal Rp120.360 untuk empat jiwa).<\/p>\n\n\n\n Setelah melihat rincian di atas, berapa total penghasilan yang diterima setiap bulan? Berikut estimasi take home pay berdasarkan akumulasi gaji pokok dan seluruh tunjangan:<\/p>\n\n\n\n Estimasi di atas belum termasuk tunjangan keluarga dan beras yang bervariasi sesuai jumlah tanggungan. Angka tersebut juga dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah dan Setjen DPR RI.<\/p>\n\n\n\n Gaji pokok Anggota DPR RI memang hanya berkisar Rp4-5 juta per bulan. Namun, dengan 12 jenis tunjangan yang diterima, total penghasilan bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.<\/p>\n\n\n\n Semua nominal di atas berdasarkan regulasi resmi dan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru.<\/p>\n\n\n\n Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penghasilan para wakil rakyat. Terima kasih sudah membaca!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Rincian Gaji Pokok Anggota DPR RI 2025<\/h2>\n\n\n\n
Jabatan<\/th> Gaji Pokok\/Bulan<\/th> <\/tr> <\/thead> Ketua DPR RI<\/td> Rp5.040.000<\/td> <\/tr> Wakil Ketua DPR RI<\/td> Rp4.620.000<\/td> <\/tr> Anggota DPR RI<\/td> Rp4.200.000<\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table>\n\n\n\n 12 Jenis Tunjangan DPR RI<\/h2>\n\n\n\n
1. Tunjangan Kehormatan<\/h3>\n\n\n\n
\n
2. Tunjangan Komunikasi Intensif<\/h3>\n\n\n\n
\n
3. Tunjangan Pengawasan dan Anggaran<\/h3>\n\n\n\n
\n
4. Tunjangan Jabatan<\/h3>\n\n\n\n
\n
5. Tunjangan Rumah<\/h3>\n\n\n\n
6. Tunjangan Listrik dan Telepon<\/h3>\n\n\n\n
7. Uang Sidang\/Paket<\/h3>\n\n\n\n
8. Tunjangan PPh Pasal 21<\/h3>\n\n\n\n
9. Tunjangan Asisten<\/h3>\n\n\n\n
10. Fasilitas Kredit Kendaraan<\/h3>\n\n\n\n
11. Tunjangan Keluarga<\/h3>\n\n\n\n
\n
12. Tunjangan Beras<\/h3>\n\n\n\n
Total Estimasi Penghasilan Bulanan DPR RI 2025<\/h2>\n\n\n\n
Komponen<\/th> Ketua DPR<\/th> Wakil Ketua<\/th> Anggota<\/th> <\/tr> <\/thead> Gaji Pokok<\/td> Rp5.040.000<\/td> Rp4.620.000<\/td> Rp4.200.000<\/td> <\/tr> Tunjangan Kehormatan<\/td> Rp6.690.000<\/td> Rp6.450.000<\/td> Rp5.580.000<\/td> <\/tr> Tunjangan Komunikasi<\/td> Rp16.468.000<\/td> Rp16.009.000<\/td> Rp15.554.000<\/td> <\/tr> Tunjangan Pengawasan<\/td> Rp5.250.000<\/td> Rp4.500.000<\/td> Rp3.750.000<\/td> <\/tr> Tunjangan Jabatan<\/td> Rp18.900.000<\/td> Rp15.600.000<\/td> Rp9.700.000<\/td> <\/tr> Tunjangan Rumah<\/td> Rp50.000.000<\/td> Rp50.000.000<\/td> Rp50.000.000<\/td> <\/tr> Listrik & Telepon<\/td> Rp7.700.000<\/td> Rp7.700.000<\/td> Rp7.700.000<\/td> <\/tr> Uang Sidang<\/td> Rp2.000.000<\/td> Rp2.000.000<\/td> Rp2.000.000<\/td> <\/tr> Tunjangan PPh 21<\/td> Rp2.699.813<\/td> Rp2.699.813<\/td> Rp2.699.813<\/td> <\/tr> Tunjangan Asisten<\/td> Rp2.250.000<\/td> Rp2.250.000<\/td> Rp2.250.000<\/td> <\/tr> TOTAL (Belum Termasuk Tunjangan Keluarga & Beras)<\/td> \u00b1Rp116.997.813<\/td> \u00b1Rp111.828.813<\/td> \u00b1Rp103.433.813<\/td> <\/tr> <\/tbody> <\/table>\n\n\n\n