THR bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 terus mengalir. Hingga 6 Maret 2026, kementerian terkait mencatat sudah menyalurkan sekitar Rp3,1 triliun. Angka ini merupakan bagian dari total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk THR ASN, PPPK, TNI\/Polri, dan pensiunan, yang mencapai Rp55 triliun.<\/p>\n
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyaluran THR akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan. Sebagian besar ASN pusat dan pensiunan sudah mulai menerima pembayaran, meski pencairan untuk ASN daerah masih berjalan selektif karena keterlibatan lebih dari 500 pemerintah daerah.<\/p>\n
Proses penyaluran THR tahun ini dimulai sejak akhir Februari 2026. Hingga 6 Maret, sejumlah data penting terkait pencairan THR telah dirilis oleh Kementerian Keuangan. Berikut rinciannya:<\/p>\n
ASN pusat telah menerima pencairan THR sebesar Rp3 triliun. Jumlah ini disalurkan kepada sekitar 631 ribu pegawai dari total 2,2 juta ASN pusat yang terdaftar. Artinya, sekitar 28,7 persen ASN pusat sudah mendapatkan THR-nya.<\/p>\n
THR untuk ASN daerah baru tersalurkan sebesar Rp127,6 miliar. Angka ini untuk 16.848 pegawai dari 4,3 juta ASN daerah. Penyaluran dilakukan oleh tiga pemerintah daerah dari total 546 pemda yang tersebar di seluruh Indonesia.<\/p>\n
Bagian yang paling cepat cair adalah THR untuk pensiunan. Hingga 6 Maret 2026, sebesar Rp11,4 triliun telah disalurkan kepada 3.568.570 pensiunan. Realisasi ini mencapai 93,5 persen dari total alokasi yang disiapkan.<\/p>\n
Pemerintah menaikkan anggaran THR tahun ini menjadi Rp55 triliun, naik sekitar 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp49 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh ASN dan pensiunan mendapatkan haknya menjelang Idulfitri 1447 H.<\/p>\n
Alokasi THR untuk ASN pusat dan TNI\/Polri mencapai Rp22,2 triliun. Dana ini ditujukan bagi sekitar 2,4 juta pegawai yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.<\/p>\n
ASN daerah mendapat jatah sebesar Rp20,2 triliun. Dana ini akan disalurkan kepada sekitar 4,3 juta pegawai dari seluruh pemda di Indonesia.<\/p>\n
Pensiunan ASN dan penerima tunjangan pensiun lainnya mendapat alokasi Rp12,7 triliun. Jumlah ini untuk sekitar 3,8 juta pensiunan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.<\/p>\n
THR yang disalurkan tahun ini mencakup berbagai komponen gaji dan tunjangan. Purbaya memastikan bahwa THR dibayarkan 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komponen yang termasuk dalam THR antara lain:<\/p>\n
Penting dicatat, THR berbeda dengan gaji ke-13. THR adalah tunjangan khusus menjelang hari raya, sementara gaji ke-13 biasanya dibayarkan pada Juni sebagai bagian dari insentif akhir tahun.<\/p>\n
Penyaluran THR tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah menjadwalkan pencairan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 hingga paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Penjadwalan ini dimaksudkan agar penyaluran berjalan lancar dan tidak memberatkan sistem keuangan negara dalam waktu bersamaan.<\/p>\n
Pada tahap ini, ASN pusat dan pensiunan menjadi prioritas. THR untuk ASN daerah baru dimulai secara selektif.<\/p>\n
Tahap kedua ini difokuskan pada penyaluran THR untuk ASN daerah dan pelunasan THR untuk ASN pusat serta pensiunan yang belum menerima.<\/p>\n
Berikut adalah perbandingan alokasi THR tahun 2025 dan 2026:<\/p>\n
| Komponen THR<\/th>\n | 2025<\/th>\n | 2026<\/th>\n | Kenaikan (%)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| ASN Pusat dan TNI\/Polri<\/td>\n | Rp19,8 triliun<\/td>\n | Rp22,2 triliun<\/td>\n | 12,1%<\/td>\n<\/tr>\n |
| ASN Daerah<\/td>\n | Rp18,3 triliun<\/td>\n | Rp20,2 triliun<\/td>\n | 10,4%<\/td>\n<\/tr>\n |
| Pensiunan<\/td>\n | Rp10,9 triliun<\/td>\n | Rp12,7 triliun<\/td>\n | 16,5%<\/td>\n<\/tr>\n |
Total<\/strong><\/td>\n| Rp49 triliun<\/strong><\/td>\n | Rp55 triliun<\/strong><\/td>\n | 10%<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n | Fokus pada Efisiensi dan Kecepatan Penyaluran<\/h2>\nPurbaya menekankan bahwa seluruh proses penyaluran THR sudah siap. Yang menjadi tantangan adalah seberapa cepat masing-masing instansi dan pemda mencairkannya ke rekening pegawai. Koordinasi antar lembaga terus ditingkatkan agar tidak ada keterlambatan.<\/p>\n Disclaimer<\/h2>\nData dalam artikel ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan penyaluran THR oleh pemerintah. Angka yang disajikan adalah hasil pemantauan hingga 6 Maret 2026 dan belum mencerminkan pencairan penuh. Informasi resmi terkini sebaiknya selalu dicari dari sumber kementerian terkait.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" |