Ilustrasi THR. Foto: Freepik.<\/p>\n
Perusahaan di Kepulauan Riau (Kepri) diwajibkan membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1448 Hijriah. Ketentuan ini mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan menjadi acuan bagi instansi daerah seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri (Disnakertrans Kepri).<\/p>\n
Dengan Idulfitri tahun ini diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR adalah 13 atau 14 Maret 2026. THR harus dibayarkan secara penuh, tidak boleh dicicil atau dipotong. Jika ada pekerja yang menerima THR tidak sesuai ketentuan, pelaporannya bisa dilakukan melalui posko pengaduan yang telah disiapkan.<\/p>\n
Sebagai langkah antisipatif, Disnakertrans Kepri telah membuka sejumlah posko pengaduan THR di berbagai wilayah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan hak pekerja terpenuhi dan memberikan ruang bagi mereka yang merasa dirugikan.<\/p>\n
Di Kota Batam, terdapat tiga titik posko pengaduan THR yang siap melayani masyarakat:<\/p>\n
Selain Batam, setiap kabupaten dan kota di Kepri juga telah menyiapkan satu posko pengaduan THR. Ini memastikan cakupan wilayah yang luas dan akses yang mudah bagi pekerja yang ingin melaporkan pelanggaran.<\/p>\n
Posko pengaduan THR di Kepri sudah mulai beroperasi sejak awal Maret 2026. Namun, laporan baru biasanya mulai masuk menjelang H-5 Lebaran. Artinya, sekitar tanggal 15 hingga 16 Maret 2026, volume pengaduan diperkirakan akan meningkat.<\/p>\n
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai batas waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M\/2\/HK.04\/III\/2024.<\/p>\n
Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang seharusnya dibayarkan. Denda ini tidak menggantikan kewajiban perusahaan untuk melunasi THR secara penuh.<\/p>\n
Selain denda, pihak Disnakertrans juga berwenang melakukan pendampingan hukum dan tindakan administratif lainnya terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Ini termasuk pencatatan pelanggaran yang bisa memengaruhi rekomendasi izin usaha ke depannya.<\/p>\n
THR merupakan hak pekerja yang telah bekerja minimal selama satu tahun. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh pekerja, baik yang berstatus tetap, kontrak, maupun harian.<\/p>\n
THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Idulfitri. Untuk tahun 2026, batas akhirnya adalah 13 atau 14 Maret. Ini berlaku untuk seluruh perusahaan di wilayah Kepri.<\/p>\n
Berikut adalah syarat penerima THR berdasarkan regulasi ketenagakerjaan:<\/p>\n
THR yang dibayarkan minimal setara dengan upah satu bulan penuh. Besaran ini tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun, termasuk cicilan atau potongan lainnya.<\/p>\n
Berikut adalah perbandingan THR di Kepri antara tahun 2025 dan 2026:<\/p>\n
| Tahun<\/th>\n | Batas Akhir Pembayaran THR<\/th>\n | Hari Raya Idulfitri<\/th>\n | Catatan<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|---|
| 2025<\/td>\n | 10 Maret<\/td>\n | 17 Maret<\/td>\n | THR wajib dibayar penuh<\/td>\n<\/tr>\n |
| 2026<\/td>\n | 13-14 Maret<\/td>\n | 20-21 Maret<\/td>\n | Sanksi denda 5% berlaku<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n Disclaimer: Jadwal Idulfitri dan batas pembayaran THR dapat berubah tergantung penetapan pemerintah. Data di atas merupakan estimasi berdasarkan kalender Hijriah dan regulasi yang berlaku hingga Maret 2026.<\/em><\/p>\n Agar tidak terjadi pelanggaran dan sanksi, baik pekerja maupun perusahaan perlu memahami hak dan kewajiban terkait THR.<\/p>\n |