Mengenal Kelompok Masyarakat yang Masih Mendapat Jatah Pembelian Pertalite Berdasarkan Aturan Terbaru Pemerintah Sampai Kapanpun

Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite kembali menjadi sorotan publik di tahun 2026. Kabar ini datang dari pernyataan resmi pejabat pemerintah yang menyebut bahwa langkah pembatasan akan diterapkan sebagai upaya untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pertalite, sebagai bahan bakar dengan oktan RON 90, selama ini menjadi pilihan utama kendaraan roda dua dan mobil konsumsi menengah ke bawah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kalangan mampu juga masih menikmati subsidi ini. Untuk itu, pemerintah berencana memperketat distribusinya.

Siapa Saja yang Terkena Pembatasan?

Fokus pembatasan ditujukan pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok desil 9 dan 10 berdasarkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Artinya, warga dengan status ekonomi tertinggi secara nasional akan menjadi target utama pembatasan akses pembelian Pertalite.

Desil sendiri merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dari terendah hingga tertinggi. Semakin tinggi nomor desil, semakin besar kemungkinan individu tersebut memiliki daya beli tinggi.

Siapa Saja yang Masih Bisa Beli Pertalite?

Masyarakat yang masih bisa membeli Pertalite adalah mereka yang berada di desil 1 hingga 8. Golongan ini dianggap belum layak mendapat subsidi, namun tetap berhak mengakses BBM bersubsidi karena kondisi ekonomi mereka masih membutuhkan bantuan.

1. Kelompok Desil 1 hingga 4

Kelompok ini umumnya terdiri dari rumah tangga dengan pendapatan rendah hingga menengah bawah. Mereka seringkali bergantung pada kendaraan umum atau kendaraan pribadi berkapasitas mesin kecil. Subsidi BBM sangat membantu meringankan beban transportasi harian mereka.

2. Kelompok Desil 5 hingga 7

Di kisaran ini, masyarakat biasanya sudah memiliki akses kendaraan pribadi, namun belum sampai pada taraf ekonomi yang dianggap mampu membeli BBM non-subsidi secara rutin. Kendati demikian, subsidi tetap relevan untuk mengurangi tekanan pengeluaran bulanan.

3. Kelompok Desil 8

Desil 8 merupakan batas aman bagi penerima subsidi. Mereka masih diperbolehkan membeli Pertalite karena belum sepenuhnya dianggap mampu secara ekonomi. Namun, evaluasi terhadap kelayakan penerima subsidi bisa dilakukan secara berkala.

Kriteria Lain yang Mendukung Hak Beli Pertalite

Selain berdasarkan desil, ada beberapa faktor tambahan yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk membeli Pertalite:

• Kepemilikan kendaraan: Kendaraan roda dua atau mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc.
• Pekerjaan: Termasuk dalam kategori buruh, wiraswasta skala mikro, atau petani.
• Lokasi domisili: Tinggal di daerah dengan akses transportasi umum yang terbatas.

Bagaimana Cara Verifikasi Status Desil?

Verifikasi status desil dilakukan melalui DTSEN yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan berbagai program bantuan sosial termasuk akses terhadap BBM bersubsidi.

No	Desil	Kriteria Kesejahteraan	Hak Beli Pertalite
1	1	Sangat Rendah	Ya
2	2	Rendah	Ya
3	3	Agak Rendah	Ya
4	4	Menengah Bawah	Ya
5	5	Menengah	Ya
6	6	Agak Tinggi	Ya
7	7	Tinggi	Ya
8	8	Sangat Tinggi	Ya
9	9	Sangat Tinggi Sekali	Tidak
10	10	Paling Tinggi	Tidak

Apa yang Harus Dilakukan Jika Masuk Desil 9 atau 10?

Bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 atau 10, opsi yang tersedia adalah beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax atau Dexlite. Meskipun harganya lebih tinggi, jenis BBM ini memberikan performa mesin yang lebih baik serta ramah terhadap lingkungan.

Alternatif lain adalah mengajukan banding jika merasa tidak pantas dikategorikan sebagai desil tinggi. Proses ini bisa dilakukan melalui fasilitas administrasi di kelurahan atau lembaga sosial terdekat.

Dampak dan Reaksi Publik

Langkah pembatasan ini menuai berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menyambut positif karena dianggap sebagai langkah adil dalam penggunaan anggaran negara. Namun, sebagian lain khawatir akan terjadi lonjakan harga transportasi akibat pergeseran permintaan ke BBM non-subsidi.

Beberapa kalangan juga menyoroti transparansi dalam proses pemutakhiran data DTSEN. Mereka mempertanyakan apakah data tersebut sudah benar-benar akurat dan up to date.

Penyesuaian Kebijakan di Tahun 2026

Hingga tahun 2026, kebijakan ini masih dalam tahap persiapan dan sosialisasi. Penerapan efektifnya akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan ruang adaptasi bagi masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi agar tidak ada masyarakat rentan yang terdampak secara negatif.

Perlu dicatat bahwa informasi ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah. Data desil dan kriteria penerima manfaat juga bisa disesuaikan berdasarkan hasil survei dan evaluasi rutin.

Disclaimer: Artikel ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia hingga tahun 2026. Kebijakan dan data terkait penerima subsidi BBM dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.