Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk pekerja di kuartal IV 2026. Rencana ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Bantuan ini akan cair dalam tiga bulan berturut-turut, masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan.
Anggaran yang digelontorkan mencapai hampir Rp12 triliun, dengan sasaran sekitar 13,3 juta pekerja aktif yang memenuhi kriteria tertentu. Meski begitu, belum semua detail kriteria resmi dirilis pemerintah. Namun, berdasarkan pelaksanaan sebelumnya, ada beberapa indikator penting yang biasanya digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan ini.
Siapa Saja yang Berhak Terima BSU?
Penyaluran BSU bukan untuk semua pekerja. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, termasuk besaran upah dan status kepegawaian. Sejauh ini, pemerintah menyasar pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Statusnya pun harus sebagai pekerja atau buruh baik di sektor formal maupun informal.
1. Batas Penghasilan Bulanan
Salah satu syarat utama adalah upah bulanan yang tidak boleh melebihi Rp3,5 juta. Angka ini menjadi patokan dasar untuk menyaring penerima yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial. Jika penghasilan seseorang melebihi batas tersebut, maka ia tidak memenuhi syarat, meskipun secara desil tergolong rendah.
2. Status Kepegawaian
Penerima harus terdaftar sebagai pekerja atau buruh baik di perusahaan swasta, BUMN, maupun sektor informal. Termasuk juga pekerja harian lepas atau tenaga kontrak yang masih aktif bekerja selama periode penyaluran bantuan.
3. Verifikasi Data Kependudukan
Data calon penerima akan diverifikasi melalui sistem kependudukan nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Desil dan Penentuan Penerima
Desil merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari desil 1 (paling rendah) hingga desil 10 (paling tinggi). Namun, pemberian BSU tidak serta merta bergantung pada posisi desil seseorang. Faktor lain seperti kepemilikan kendaraan bermotor, luas bangunan rumah, dan jumlah tanggungan ikut menjadi pertimbangan.
4. Kriteria Lain Selain Pendapatan
Meskipun pendapatan menjadi faktor utama, pemerintah juga mempertimbangkan:
- Kepemilikan kendaraan bermotor
- Luas bangunan tempat tinggal
- Jumlah anggota keluarga yang ditanggung
- Jenis pekerjaan
5. Penyesuaian Data Desil
Beberapa warga kerap merasa tidak sesuai dengan desil yang diterima. Padahal, penempatan desil didasari oleh kombinasi beberapa variabel. Misalnya, seseorang dengan gaji Rp3 juta namun memiliki dua mobil dan rumah seluas 100 meter persegi, bisa saja tidak termasuk dalam kelompok penerima bantuan.
Polemik di Masyarakat
Banyak masyarakat yang merasa hasil survei sosial ekonomi (Susenas) tidak mencerminkan kondisi nyata. Ada yang berpenghasilan rendah namun tidak mendapat bantuan karena aset lain dianggap cukup tinggi. Sebaliknya, ada juga yang berstatus desil rendah tetapi tidak menerima bantuan karena penghasilan melebihi batas maksimal.
Hal ini memunculkan pro-kontra soal ketepatan sasaran program bantuan. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk para pekerja yang merasa layak menerima bantuan namun tak kunjung masuk daftar penerima.
Simulasi Potensi Penerima Berdasarkan Desil
Berikut simulasi perkiraan penerima BSU berdasarkan desil dan kriteria lainnya:
| Desil | Rata-Rata Penghasilan/Bulan | Potensi Penerima BSU |
|---|---|---|
| 1 | ≤ Rp1,5 juta | Sangat tinggi |
| 2 | Rp1,5 – Rp2,5 juta | Tinggi |
| 3 | Rp2,5 – Rp3,5 juta | Sedang-Tinggi |
| 4 | Rp3,5 – Rp4,5 juta | Rendah |
| 5 | ≥ Rp4,5 juta | Sangat rendah |
Catatan: Tabel di atas merupakan estimasi dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah.
Tips Mengecek Status Penerimaan BSU
Bagi yang ingin mengetahui apakah dirinya termasuk dalam daftar penerima BSU, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:
6. Cek Melalui Situs Resmi Kemnaker
Kunjungi situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan masukkan NIK atau nomor BPJS Ketenagakerjaan. Informasi penerima biasanya akan ditampilkan secara transparan.
7. Hubungi Tempat Kerja
Perusahaan atau instansi tempat bekerja juga biasanya mendapat informasi daftar penerima dari instansi terkait. Tanyakan langsung ke bagian HRD atau kepegawaian.
8. Gunakan Aplikasi Mobile JKN
Aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional juga menyediakan fitur pengecekan status penerima bantuan sosial, termasuk BSU.
Disclaimer
Informasi dalam artikel ini bersifat prediktif dan mengacu pada pola pelaksanaan sebelumnya. Kriteria dan jumlah penerima BSU 2026 masih dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemerintah. Data seperti jumlah penerima, besaran bantuan, dan target desil bisa mengalami penyesuaian menjelang pelaksanaan nyata.
Kesimpulan
BSU Rp900.000 di kuartal IV 2026 menjadi harapan bagi jutaan pekerja yang terdampak ketidakpastian ekonomi. Meski tidak semua desil otomatis berhak menerima bantuan, kombinasi antara penghasilan dan aset menjadi penentu utama. Penting bagi calon penerima untuk memahami syarat dan cara mengecek status secara mandiri, agar tidak ketinggalan informasi penting.
Program ini tetap menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat kecil. Namun, transparansi dan akurasi data tetap menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyalurannya.
Eva Agustin adalah seorang jurnalis profesional, penulis, dan wartawan berpengalaman yang kini berkarya di banjoo.id, salah satu media online terbesar di Indonesia. Lahir pada Juli 1999, Eva telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam dunia jurnalistik dan penulisan kreatif.