Serikat Pekerja Desak Suahasil Nazara Pertahankan Kebijakan Keuangan Meski Menkeu Baru Menggantikan Purbaya dengan Target Defisit APBN 2024 di Bawah 3 Persen

Perubahan di pucak Kementerian Keuangan selalu menjadi sorotan, terlebih jika menyangkut kebijakan makro yang berimbas langsung ke dunia usaha dan lapangan kerja. Masuknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan sekaligus tantangan tersendiri bagi sejumlah sektor strategis. Salah satunya adalah industri rokok, tembakau, makanan, dan minuman yang menjadi andalan jutaan pekerja di seluruh negeri.

Industri ini bukan hanya soal angka di APBN. Di balik setiap kebijakan perpajakan dan cukai, ada rantai ketergantungan ekonomi yang melibatkan produsen, distributor, hingga pengecer di pelosok daerah. Karenanya, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menyuarakan pentingnya menjaga kontinuitas kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pendahulunya.

Harapan Serikat Pekerja kepada Suahasil Nazara

Transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan memang biasa terjadi. Namun, bagi pelaku industri yang sensitif terhadap kebijakan fiskal, perubahan bisa menjadi ujian tersendiri. Apalagi, sektor yang digarap FSP RTMM-SPSI bukan hanya soal kontribusi terhadap negara, tapi juga soal kesejahteraan ribuan tenaga kerja yang tersebar di berbagai wilayah.

1. Pertahankan Stabilitas Regulasi Sektor Prioritas

FSP RTMM-SPSI menilai bahwa kebijakan fiskal, khususnya terkait perpajakan dan cukai, memegang peran penting dalam menentukan nasib jutaan buruh di sektor padat karya. Mereka meminta agar Suahasil Nazara tidak terburu-buru mengubah aturan yang sudah berjalan selama ini. Pasalnya, kebijakan yang terlalu represif bisa memicu PHK massal dan melemahkan daya beli masyarakat.

2. Jaga Keseimbangan Antara Target Negara dan Kelangsungan Usaha

Federasi berharap agar kebijakan ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan negara semata. Perlindungan terhadap lapangan kerja dan kepastian berusaha juga harus menjadi prioritas. Dalam pandangan mereka, penguatan penerimaan negara dan perlindungan tenaga kerja bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang.

“Jika industri dapat tumbuh secara berkelanjutan dan lapangan kerja terjaga, maka aktivitas ekonomi serta basis penerimaan negara otomatis berkembang,” ujar perwakilan FSP RTMM-SPSI.

3. Pastikan Keberlanjutan Rantai Pasok Industri

Industri rokok dan makanan-minuman memiliki rantai pasok yang sangat luas di berbagai daerah. Perubahan kebijakan yang terlalu mendadak atau terlalu ketat bisa mengganggu alur distribusi, merugikan pelaku usaha kecil, dan berujung pada pengangguran struktural. Oleh karena itu, kepastian regulasi menjadi harga mati agar pelaku usaha bisa menyusun rencana bisnis jangka panjang.

Kebijakan Fiskal yang Diharapkan

Agar tidak terjebak pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, FSP RTMM-SPSI menyarankan beberapa prinsip yang sebaiknya dipegang teguh oleh Kemenkeu di era kepemimpinan Suahasil Nazara.

1. Evaluasi Bertahap, Bukan Revolusi Kebijakan

Alih-alih langsung mengubah sistem perpajakan yang ada, lebih baik dilakukan evaluasi menyeluruh namun bertahap. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak sosial dan ekonomi tidak terlalu besar, terutama bagi pelaku usaha mikro dan menengah yang rentan terhadap goncangan kebijakan.

2. Libatkan Stakeholder dalam Pengambilan Kebijakan

Dialog terbuka dengan serikat pekerja, asosiasi industri, dan pelaku usaha menjadi kunci agar kebijakan yang diambil tidak menyudutkan salah satu pihak. Partisipasi aktif dari berbagai elemen akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

3. Jaga Transparansi Data dan Prospek APBN

Data-data terkait kontribusi sektor rokok, makanan, dan minuman terhadap APBN perlu disajikan secara transparan. Ini bukan sekadar soal akuntabilitas, tapi juga untuk membangun keyakinan bahwa sektor ini layak mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.

Tantangan di Depan

Meski optimistis, FSP RTMM-SPSI juga menyadari bahwa tantangan besar menanti di tahun-tahun mendatang. Terlebih di tengah tekanan global untuk mengurangi konsumsi produk tembakau dan dorongan reformasi pajak yang semakin kuat.

Namun, mereka percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kebijakan fiskal bisa menjadi instrumen yang produktif, bukan destruktif. Yang dibutuhkan saat ini adalah visi jangka panjang, bukan keputusan instan yang bisa berujung pada krisis ketenagakerjaan.

Data Kontribusi Sektor Rokok, Makanan, dan Minuman terhadap APBN 2026

Sektor	Kontribusi Pajak (Triliun IDR)	Persentase terhadap Total APBN	Jumlah Tenaga Kerja Langsung
Rokok & Tembakau	Rp 74,5 T	9,8%	± 4,2 juta orang
Makanan & Minuman	Rp 112,3 T	14,7%	± 6,8 juta orang

Catatan: Data di atas merupakan estimasi berdasarkan tren pertumbuhan sektor dan kebijakan fiskal 2024–2026.

Disclaimer

Data dan informasi dalam artikel ini bersifat estimatif dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional serta kondisi ekonomi makro yang berlaku. Angka yang digunakan merupakan proyeksi berdasarkan tren terkini dan belum termasuk variabel eksternal seperti krisis global atau perubahan regulasi internasional.

---

Ke depannya, peran Kemenkeu di bawah pimpinan Suahasil Nazara akan terus diawasi oleh berbagai elemen, terutama yang terlibat langsung di lapangan. Harapan agar kebijakan tidak hanya pro-negara tapi juga pro-rakyat pun terus mengalir. Dan jika dicermati, itu bukan permintaan berlebihan—hanya sebuah seruan agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan berkelanjutan.