Menkeu Purbaya melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk meninjau sejumlah sekolah rakyat di kota tersebut. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah, khususnya yang berada di bawah naungan program pendidikan inklusif dan pemerataan akses.
Kehadiran Menteri Keuangan yang baru dilantik pada awal 2025 ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperhatikan kualitas pendidikan di tingkat dasar. Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki beragam tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata, terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kunjungan ke Sekolah Rakyat: Langkah Awal Menuju Pendidikan Berkualitas
Kunjungan kali ini tidak hanya sekadar simbolis. Purbaya menyempatkan diri berdialog langsung dengan guru, siswa, dan pengelola sekolah untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Fokus utama adalah pada kesiapan fasilitas, ketersediaan anggaran, dan tantangan operasional sehari-hari.
1. Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Sekolah
Salah satu temuan penting selama kunjungan adalah kondisi bangunan sekolah yang sebagian masih membutuhkan perbaikan. Beberapa ruang kelas terlihat sempit dan kurang memadai untuk menampung jumlah siswa yang terus bertambah.
Selain itu, sarana penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian. Purbaya menekankan pentingnya anggaran yang tepat sasaran untuk memastikan setiap siswa mendapatkan hak pendidikan yang layak.
2. Evaluasi Ketersediaan Dana Operasional
Dana operasional sekolah rakyat umumnya bersumber dari APBD dan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun, dalam praktiknya, tidak semua sekolah mendapat alokasi yang merata.
Beberapa sekolah mengeluhkan keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada keterlambatan penggajian guru honorer dan pembelian kebutuhan operasional lainnya. Purbaya memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dana agar lebih efisien dan tepat waktu.
3. Penguatan Peran Guru Honorer dan Tenaga Pendidik Lokal
Guru honorer masih menjadi tulang punggung di banyak sekolah rakyat, terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Meski jumlah mereka besar, status kepegawaiannya yang tidak tetap membuat kinerja dan kesejahteraan mereka rentan terabaikan.
Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan peningkatan status kepegawaian guru honorer berdasarkan masa kerja dan kinerja. Selain itu, pelatihan berkala juga akan ditingkatkan agar kualitas pengajaran tetap terjaga.
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Sekolah Rakyat
Pengelolaan sekolah rakyat tidak hanya soal bangunan dan guru. Ada banyak elemen lain yang turut menentukan kualitas pendidikan, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, hingga keterlibatan orang tua siswa.
Keterbatasan Anggaran
Anggaran pendidikan di tingkat daerah sering kali terbatas. Meskipun porsi terbesar APBD biasanya dialokasikan untuk pendidikan, realisasinya tidak selalu optimal karena berbagai hambatan birokrasi dan prioritas lainnya.
Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi
Tidak semua sekolah rakyat memiliki sistem pengawasan yang ketat. Hal ini membuat beberapa pihak memanfaatkan situasi untuk melakukan penyimpangan anggaran atau pengelolaan yang kurang transparan.
Minimnya Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah masih rendah. Padahal, partisipasi aktif dari wali murid dan tokoh masyarakat bisa menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan terkait sekolah.
Rencana Jangka Pendek dan Menengah
Pemerintah daerah dan pusat sepakat untuk menyusun rencana kerja jangka pendek dan menengah guna memperkuat sistem pendidikan di Surabaya. Berikut beberapa langkah strategis yang akan diambil:
1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kebutuhan
Anggaran pendidikan akan disusun berdasarkan data riil di lapangan. Hal ini mencakup jumlah siswa, kondisi fisik bangunan, serta kebutuhan guru dan tenaga pendidik.
2. Peningkatan Infrastruktur Sekolah
Program revitalisasi sekolah akan diperluas. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan ruang kelas baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang serbaguna.
3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Sistem monitoring berbasis teknologi akan diterapkan untuk memastikan penyaluran dana berjalan transparan dan tepat sasaran. Data real-time akan memungkinkan evaluasi berkala dan pengambilan keputusan yang lebih cepat.
4. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
Program pelatihan dan sertifikasi akan ditingkatkan. Guru honorer yang sudah memenuhi syarat akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Tabel Rencana Anggaran dan Prioritas Penggunaan Dana 2026
| No | Jenis Penggunaan Dana | Alokasi (Rp) | Sumber Dana | Prioritas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 5.000.000.000 | APBD | Tinggi |
| 2 | Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih | 2.500.000.000 | APBD + CSR | Menengah |
| 3 | Pengadaan Sarana Prasarana Belajar | 3.000.000.000 | BOS + APBD | Tinggi |
| 4 | Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidik | 1.500.000.000 | APBD | Menengah |
| 5 | Penyediaan Transportasi Sekolah | 1.000.000.000 | CSR + Komunitas | Rendah |
Catatan: Alokasi anggaran bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung realisasi di lapangan serta kebijakan daerah setempat.
Harapan ke Depan: Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Kunjungan Menkeu Purbaya ke sekolah rakyat di Surabaya menjadi awal dari langkah nyata dalam memperkuat sistem pendidikan di kota metropolitan ini. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data, diharapkan akses pendidikan yang berkualitas bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Tidak hanya soal bangunan atau anggaran, tetapi juga soal bagaimana sistem pendidikan bisa memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensi masing-masing. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, visi pendidikan inklusif bisa menjadi kenyataan.
Disclaimer: Data dan anggaran yang disebutkan dalam artikel ini merupakan estimasi berdasarkan informasi terkini hingga tahun 2026. Perubahan kebijakan atau situasi lapangan dapat memengaruhi realisasi anggaran dan rencana kerja yang telah disusun.
Rosatyani Puspita adalah jurnalis berpengalaman yang saat ini berkarier sebagai Editor, Reporter, dan Penulis di dua platform media digital terkemuka Indonesiadi banjoo.id. Dengan dedikasi tinggi terhadap jurnalisme berkualitas dan integritas editorial, Rosatyani konsisten menghadirkan konten yang akurat, berimbang, dan berdampak bagi masyarakat.