Langkah cepat dan tegas dalam restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menarik perhatian dunia. Media internasional seperti The Telegraph memberi sorotan serius pada kebijakan ini, khususnya melalui pembentukan Danantara, lembaga baru yang bertugas mengelola transformasi BUMN secara masif.
Kebijakan ekonomi yang dijuluki "Prabowonomics" ini dipandang sebagai sesuatu yang jarang dilakukan pemimpin modern, terutama di negara-negara Barat. Analisis ini datang dari Rovshan Ibrahimov, profesor Hubungan Internasional dari Webster University, dalam artikel yang ditulis pada September 2026.
Prinsip Dasar Prabowonomics
Prinsip utama dari Prabowonomics adalah menyederhanakan struktur yang rumit dan menghilangkan redundansi di tubuh BUMN. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap akumulasi entitas anak usaha BUMN yang selama ini tumbuh liar dan sulit dikontrol.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan jumlah entitas BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 unit. Namun hasil pemetaan yang dilakukan oleh Danantara menunjukkan bahwa jumlah aktual mencapai 1.074 entitas. Angka ini memperlihatkan betapa kompleksnya struktur birokrasi yang selama ini terbengkalai.
1. Identifikasi Entitas yang Tidak Efektif
Langkah pertama dalam restrukturisasi adalah identifikasi entitas yang tidak produktif atau tumpang tindih. Proses ini dilakukan secara menyeluruh oleh tim ahli dari Danantara dengan bantuan data dan audit internal.
2. Merger dan Konsolidasi Operasional
Setelah entitas tidak efektif teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penggabungan atau merger dengan unit yang lebih strategis. Ini bertujuan untuk memperkuat posisi BUMN induk dan menghindari pemborosan sumber daya.
3. Likuidasi dan Penjualan Saham
Bagi entitas yang benar-benar tidak lagi layak, opsi likuidasi atau penjualan saham menjadi solusi. Sebagian besar dilakukan melalui mekanisme pasar modal atau penjualan kepada investor swasta.
4. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Restrukturisasi
Setelah proses restrukturisasi selesai, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan efisiensi operasional dan kinerja keuangan tetap terjaga.
Perbandingan Efisiensi Pre dan Post-Danantara
| Aspek | Sebelum Danantara (Estimasi Awal 2025) | Setelah Danantara (Agustus 2026) |
|---|---|---|
| Jumlah Entitas BUMN | ± 400 unit | 1.074 unit |
| Entitas Dihilangkan | – | 290 unit |
| Metode Utama | Evaluasi Internal Terbatas | Audit Sentral oleh Danantara |
| Target Akhir 2026 | 300 entitas direstrukturisasi | Capaian hampir 100% |
Kritik dan Pandangan Internasional
Meski langkah-langkah Prabowonomics mendapat apresiasi, tidak sedikit pihak yang mengkritik struktur otoritas Danantara. Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga ini, yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Model ini berbeda dari sovereign wealth fund konvensional yang biasanya lebih fokus pada investasi finansial. Danantara justru memiliki mandat yang lebih luas, mencakup reorganisasi korporasi negara hingga pengambilan keputusan strategis bisnis.
Menurut Ibrahimov, meskipun model ini risiko, namun hasilnya bisa sangat efektif jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan transparan. Ia membandingkan situasi ini dengan kondisi di banyak negara Barat, di mana birokrasi sering kali terlalu lamban untuk mengambil langkah radikal.
Di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, upaya reformasi badan publik sering tersandung resistensi politik dan sindikat. Sementara itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo justru mampu mengambil keputusan besar dalam waktu singkat.
Manfaat Makro dari Restrukturisasi
Efek makro dari program ini tidak hanya terbatas pada efisiensi anggaran negara. Ada beberapa dampak positif lainnya:
- Peningkatan kapasitas BUMN inti, karena sumber daya dialokasikan lebih tepat sasaran.
- Penghematan anggaran negara, baik dari subsidi maupun biaya operasional.
- Transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik, karena entitas yang tidak jelas perannya sudah disingkirkan.
- Daya tarik investor terhadap BUMN yang telah direstrukturisasi pun meningkat.
Tantangan Ke depan
Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Beberapa tantangan masih menghadang, terutama soal:
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang terlibat.
- Resistensi internal dari pegawai atau manajemen BUMN lama.
- Perlunya regulasi tambahan agar proses restrukturisasi tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, isu politik juga bisa menjadi penghalang. Apalagi dalam sistem presidensial seperti Indonesia, kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan bisa memunculkan skeptisisme dari kalangan legislatif dan masyarakat sipil.
Penutup
Langkah Prabowo melalui Danantara menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan tegas bisa menghasilkan perubahan besar dalam waktu singkat. Model ini belum tentu cocok untuk semua negara, tapi di tengah situasi Indonesia saat ini, Prabowonomics tampaknya memberi arah yang jelas.
Apakah akan bertahan jangka panjang? Itu tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan dari berbagai elemen bangsa. Yang jelas, langkah ini telah membuka percakapan global tentang pentingnya reformasi birokrasi negara dengan pendekatan yang berani dan visioner.
Disclaimer: Data dan informasi dalam artikel ini bersifat terkini per September 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan kebijakan pemerintah dan situasi makro ekonomi.
Khusnul Ain adalah jurnalis yang saat ini menjabat sebagai Editor, Reporter, dan Penulis. Dengan pengalaman luas dalam dunia jurnalistik digital, Eduardo menggabungkan kemampuan editorial yang tajam dengan kepekaan terhadap berita aktual dan tren pasar digital.